Pasca penanganan kasus penyalahgunaan prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) PT Puri Larasati Propertindo (PLP) oleh Kejari Kota Madiun, beberapa pengembang kini mulai memproses penyerahan aset perumahan mereka kepada Pemkot setempat dalam dua bulan terakhir.
- Gubernur Khofifah Beri Apresiasi dan Tunjangan Kehormatan pada 1.000 Seniman dan 240 Juru Pelihara Cagar Budaya Jatim
- Santunan Tak Kunjung Cair, Forum Peserta BPJS Tenaga Kerja Wadul ke DPRD Jatim
- Buka Konferensi ICORCS 2023, Gubernur Khofifah: Gaungkan Penguatan Studi Islam dan Perannya untuk Wujudkan Kedamaian Sosial
Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat mencatat, dari 111 perumahan yang ada di Kota Madiun hanya 28 pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU. 34 pengembang saat ini tengah dalam proses pemberkasan. Sisanya 49 pengembang masih belum berproses.
"Berproses sebanyak 34 perumahan. Dampaknya positif. Perilaku pengembang jadi lebih baik," kata Kadisperkim Kota Madiun Jemakir, Kamis (16/1).
"Seluruhnya akan kami proses pengembalian atau penyerahan aset. Saat ini, 10 perumahan menjadi prioritas untuk kami panggil. Jadwalnya nanti bertahap," imbuhnya.
Jemakir menilai aset yang semestinya milik pemda wajib untuk diserahkan. Jika belum diserahterimakan, kata dia, pemkot tidak bisa cawe-cawe melakukan pemenuhan maupun perbaikan fasilitas umum.
"Pengembang yang belum memenuhi persyaratan, kami minta segera melengkapi. Kalau aset tidak diserahkan yang rugi bukan hanya pemkot, tetapi juga masyarakat penghuni perumahan," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KAI Daop 7 Amankan Aset Rumah Dinas di Kota Madiun
- Pj Walikota Madiun: Kehadiran Superindo Tak Jadi Ancaman bagi Pasar Tradisional
- Debat Perdana, Paslon BONUS Siap Wujudkan Kota Madiun Maju, SDM Berdaya Saing Tinggi
