Organisasi massa keagamaan PBNU dan PP Muhammadiyah dikhawatirkan tidak kritis lagi terhadap kebijakan pemerintah usai diberikan izin konsesi tambang.
- Khofifah: Muhammadiyah Pilar Kemajuan Bangsa dan Umat
- Cagub Luluk: Muhammadiyah Dan NU Penjaga Demokrasi Dan Ekonomi Jawa Timur
- Khofifah: Terimakasih Kontribusi Muhammadiyah Dalam Peningkatan Kualitas SDM Hadapi Kompetisi Global
Hal ini disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Saleh Partaonan Daulay dalam rapat pleno bersama Baleg DPR dan ormas keagamaan saat membahas revisi UU Minerba.
Pasalnya, Ketua Komisi VII DPR itu menyoroti berbagai pemberitaan di media bahwa pemberian IUP untuk ormas keagamaan hingga perguruan tinggi sebagai bentuk sogokan agar tidak mengkritik pemerintah.
“Apakah setuju ini dianggap sebagai sogokan? Karena saya sudah baca beberapa berita, ini kelihatannya, ini sudah masuk disogok nih supaya ormas, perguruan tinggi dan yang kritis-kritis itu jangan ngomong lagi, jangan kritik lagi pemerintah,” kata Saleh di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1).
Menurutnya, DPR akan terkena imbas persepsi negatif dari masyarakat lantaran mengesahkan revisi UU Minerba yang di dalamnya tertuang pembagian izin tambang kepada ormas keagamaan.
“Dan para pelaku yang nyogok itu termasuk DPR, kenapa? Karena DPR mengesahkan UU-nya nih. Kalau memang ini dianggap sogokan, ini kan lucu ini, masak eksekutif-legislatif bersama-sama nih nyogok,” selorohnya.
Lanjut politikus PAN itu, pertambangan di Indonesia adalah milik negara, sehingga semua pihak dapat mengelolanya.
“Apakah nanti nilai kekritisan ormas, civil society akan berkurang kalau dikasih ini, tambang ini? Bukankah semuanya milik negara, bukan milik Pak Prabowo, bukan milik partai politik. Kalau milik negara kan siapapun yang mengelola boleh mestinya dan tidak ada rasa takut untuk mengelolanya karena diberi,” demikian Saleh Daulay dimuat RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Silaturahmi ke Ketum PBNU, Khofifah : PP Muslimat NU Undang KH. Yahya Beri Pengarahan di Kongres XVIII Muslimat NU
- Khofifah: Muhammadiyah Pilar Kemajuan Bangsa dan Umat
- Cagub Luluk: Muhammadiyah Dan NU Penjaga Demokrasi Dan Ekonomi Jawa Timur
