Paska pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) dan ketua DPD RI AA Mahmud LanYalla Mattalitti, muncul kesan berbagai cara dilakukan oleh oknum haus kekuasaan dengan mengatasnamanya rakyat. Tujuannya, untuk mencari cari celah agar pemilu ditunda atau menambah masa jabatan presiden.
- Usulan Bawaslu Pilkada Ditunda Menambah Beban Partai Politik Lebih Besar
- Jadwal Pemilu Diamanatkan Konstitusi, Puan Maharani: Agar Tidak Terjadi Kekosongan Kekuasaan
- Demokrat Apresiasi Pertemuan Surya Paloh-Prabowo, Parlemen Harus Kuat Lawan Upaya Penundaan Pemilu
Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam melansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (11/12).
Menurut Arman, seharusnya Bamsoet dan LaNyalla jangan seperti melakukan pembodohan publik yang tak bisa melihat fakta lapangan dan keinginan masyarakat secara konstitusional.
Arman kemudian mengulas hasil survei lembaganya yang didapatkan data sebagian warga menolak wacana penundaan Pemilu dan presiden 3 periode.
"Sebagai pimpinan pimpinan lembaga tinggi negara semestinya Bambang Soesetyo dan Lanyalla jangan berlaga seperti orang bodoh," demikian kata Arman.
Dalam situasi seperti saat ini, para petinggi negara harus bersikap negarawan. Sebab, dalam bernegara, menjalankan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama serta patuh pada konstitusi.
"Bukan hitungan dagang untung rugi atau nyaman tidak nyaman, adapun masalah yang ada adalah pendewasaan dalam bernegara dan harus diatasi itulah seyogyanya negarawan," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Usulan Bawaslu Pilkada Ditunda Menambah Beban Partai Politik Lebih Besar
- Jadwal Pemilu Diamanatkan Konstitusi, Puan Maharani: Agar Tidak Terjadi Kekosongan Kekuasaan
- Demokrat Apresiasi Pertemuan Surya Paloh-Prabowo, Parlemen Harus Kuat Lawan Upaya Penundaan Pemilu
