Pakar hukum Dr. Adi Warman, SH., MH ikut mengomentari pembangunan pagar laut di Indonesia.
- Bareskrim Selidiki Dugaan 201 Sertifikat Pagar Laut Atas Nama PT Mega Agung Nusantara
- Kasus Pagar Laut, Kades Kohod dan Para Tersangka Saling Lempar Alasan
- Kepala Desa Kohod Muncul ke Publik: Mohon Maaf, Saya Korban
Menurutnya, ada dua aspek penting, yakni keamanan Nasional dan kedaulatan maritim.
Seperti diketahui, nama Sugianto Kusuma alias Aguan tentu tak asing dalam dunia bisnis di Indonesia, khususnya di bidang properti dan infrastruktur.
Keterlibatannya dalam proyek reklamasi dan pengembangan wilayah pesisir, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pengusaha terhadap kebijakan strategis negara.
Sebagai bagian dari oligarki ekonomi, Aguan memiliki jaringan luas dengan elite politik dan pemerintahan. Tentu, memungkinkan kepentingan bisnisnya selaras dengan kebijakan publik, terutama dalam proyek infrastruktur berskala besar.
"Dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia terus memperkuat pertahanan maritim. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah proyek pagar laut atau infrastruktur pertahanan lainnya," ujarnya, Minggu 2 Februari 2025.
Adi Warman berpendapat jika pembangunan wilayah pesisir sering kali dikaitkan dengan kepentingan investasi.
Pengusaha seperti Aguan memiliki peran besar dalam proyek ini, baik melalui kepemilikan lahan maupun keterlibatan dalam pengembangan infrastruktur strategis.
Pemerintahan Prabowo berfokus pada kedaulatan maritim dan swasembada ekonomi. Namun, proyek besar seperti pagar laut juga menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara negara, elite politik, dan pengusaha besar.
Adi Warman berpesan, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti oligarki ekonomi tetap dominan dalam menentukan arah pembangunan. Kebijakan maritim bisa dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, bukan semata-mata pertahanan.
"Dinamika politik menjelang 2029 akan semakin kompleks, terutama dalam menentukan arah kebijakan strategis," ujarnya.
Di akhir, Ketua GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) tersebut menyimpulkan bahwa relasi antara Aguan, pagar laut, dan politik Indonesia adalah contoh nyata bagaimana ekonomi dan politik saling berkaitan.
Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah memastikan bahwa kebijakan strategis tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kompromi antara elite politik dan oligarki ekonomi.
"Dengan kondisi politik yang terus berkembang, masa depan kebijakan maritim dan pembangunan infrastruktur Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Apakah proyek-proyek strategis benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk kepentingan segelintir pengusaha besar?" pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bareskrim Selidiki Dugaan 201 Sertifikat Pagar Laut Atas Nama PT Mega Agung Nusantara
- Kasus Pagar Laut, Kades Kohod dan Para Tersangka Saling Lempar Alasan
- Kepala Desa Kohod Muncul ke Publik: Mohon Maaf, Saya Korban
