Pandemik Covid-19 di Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan ini memang telah memberi dampak multidimensi. Ekonomi terpuruk, tingkat kesehatan memburuk, bahkan pendidikan anak sekolah pun ikut berantakan.
- Aksi Greenpeace Serang KPK Pakai Laser Diperkirakan Habiskan Dana Rp 100 Juta
- RMOLVote: AHY Teratas, Firli Ungguli Puan dan Ganjar
- Trust Indonesia Sebut Duet Prabowo-Ganjar Pilihan Tertinggi
Namun, bukan berarti pemerintah harus mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Perjuangan dan perlawanan terhadap Covid-19 harus terus digaungkan oleh sang kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo.
"Bukan saatnya lagi negara terus tergantung pada pandemik Covid-19. Presiden tidak boleh 'takluk'. Jikalau ada kebijakan/tindakan yang tidak sadar atau sadar membuka terus kran tersuplainya ketakutan sosial, terus memperpanjang PSBB, bahkan menjadi 'drama politik'," ucap ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin, Kamis (30/7).
Dengan kata lain, upaya penanganan Covid-19 harus tetap maksimal tanpa menciptakan keresahan di masyarakat. Namun, bukan berarti pemerintah justru menyimpan fakta yang sebenarnya dari pandemik ini dengan alasan tidak ingin menimbulkan keresahan.
Pemerintah harus bisa menciptakan langkah-langkah strategis dan terarah sehingga penanganan pandemik ini bisa benar-benar maksimal.
Karena jika kondisi seperti saat ini terus berlangsung, bisa berakibat buruk bagi kehidupan konstitusional. Bakal ada lebih banyak lagi karyawan yang mendapat PHK, pengangguran bertambah, kemiskinan, serta krisis multidimensi yang berujung utang.
"Karena yang menanggung beban penderitaan semua itu adalah 250 juta rakyat di seluruh Indonesia, beserta anak cucu. Bukan gubernur, bupati, atau pejabat," demikian Irmanputra.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Disebut Cari Dukungan Pilpres Lewat KAMI, Gatot Nurmantyo: Negara Lagi Susah Kok Mikirin Diri Sendiri
- KPK Berharap NU Jadi Garda Terdepan Gerakan Moral Berantas Korupsi
- Jokowi Bakal Copot Menteri yang Sibuk Nyaleg Ketimbang Bekerja
