Untuk memberantas praktik mafia dan kartel pangan, ekonom senior Indonesia DR Rizal Ramli sudah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah mekanisme impor. Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat dirinya masih menjabat menteri di Kabinet Kerja.
- AHY: Mas Anies Sahabat Saya, Kita Sering Berbagi Cerita
- Datangi Jampidsus, Kuasa Hukum Irwan Hermawan Bawa Gepokan Dolar AS Senilai Rp 27 M
- Manuver Jokowi Berpotensi Menimbulkan Keretakan Antar Parpol
Menurut Rizal Ramli, sistem kuota dalam mekanisme impor bahan pangan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bukan petani apalagi rakyat Indonesia.
Untuk itu, dia menyarankan pemerintah menerapkan sistem tarif dalam dalam proses pengadaan pangan dari luar negeri. Di mana, pengusaha yang akan melakukan impor pangan akan dikenakan tarif. Sistem itu diprediksi dapat melindungi petani dari kerugian hingga 25-30 persen.
"Kalau itu terjadi, harga daging, harga gula bakal turun. Sama juga seperti melindungi daya beli konsumen yang akan berujung meningkatnya perekonomian. Negara juga mendapatkan income," jelas Rizal Ramli.
Namun, saran Rizal Ramli tidak dijalankan oleh menteri-menteri di bidang perekonomian. Meski sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.
"Kalau bicara pangan dan kedaulatan pangan semakin jauh dari apa yang diinginkan Jokowi di tahun 2014. Kenyataanya sekarang impornya ugal-ugalan. Saya tidak tertarik membicarakan ini salah siapa tapi ini sistem. Harusnya ada konsistensi dari manajemen, strategi dan personalia," papar Rizal Ramli.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ada Upaya Manipulasi Opini Publik Di Media Sosial Ditandai Adanya ‘Tsunami’ Tweet
- Resmi Dukung Ganjar, PPP Segera Temui Megawati dan Jokowi
- Cegah Kecurangan, Roy Suryo Sarankan Podium Debat Capres-Cawapres Pakai Bahan Transparan
