Meski Gerindra sudah masuk kabinet, namun tetap akan mengkritik pemerintahan Joko Widodo, terutama Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang berencana menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
- Puan Sebut DPR Bersama Pemerintah Segera Tindaklanjuti Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja
- Koalisi Semut Merah Siap Usung Cak Imin-Anies, Petunjuk Kiai: InsyaAllah Menang!
- Gerakan Moral UTM, Panggilan Hati dari Madura untuk Indonesia
"Selama ini pemerintah tidak berhasil melakukan diversifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak, dan masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas," demikian cuitan @Gerindra dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/10).
Gerindra menilai tidak ada hal baru dari kebijakan Menkeu Sri Mulyani. Surat Utang Negara (SUN) akan diterbitkan Sri Multani dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi USD dan Euro.
"Masing-masing sebesar 1 miliar Dolar AS untuk tenor 30 tahun dan 1 miliar Euro untuk tenor 12 tahun, yang berarti akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2031 dan 30 Oktober 2049," demikian ulasan Gerindra.
Gerindra bahkan menyebut, bisa jadi bersinarnya nama Sri Mulyani di mata dunia internasonal karena memberi keuntungan bagi pemberi utang internasional.
"Mungkin hal ini juga yang membuat nama beliau bersinar di dunia utang internasional, mendapatkan banyak penghargaan. Mendapatkan penghargaan internasional karena ikut memberi andil keuntungan kepada pemberi utang?" tutup @Gerindra.
Partai Gerindra bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi-Maruf Amin. Sang Ketua Umum Prabowo Subianti mendapatkan jatah Menteri Petrtahanan dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengemban amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sebelumnya Sri Mulyani beralasan, rencana utang itu disebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dampak BBM Naik, Sahat Simanjuntak Usul Pemprov Perbanyak Padat Karya
- Penasaran Apa yang Dilakukan Jenderal Andika Terkait Konflik Papua
- Keinginan PDIP Head To Head Di Pilpres 2024 Hanya Akan Munculkan Konflik Lebih Besar
