Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap kurang tepat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39/2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk mobil listrik PNS.
Fuad Bawazier
Fuad Bawazier: Rafael Alun Sudah Diproses KPK, SMI Memilih Melindungi
Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier menyayangkan kasus gratifikasi yang menjerat mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo (RAT) karena dieksekusi oleh KPK, bukan internal Kemenkeu.
Fuad Bawazier: Sri Mulyani Makin Jadi Politisi, Bukan Menkeu
Skandal harta kekayaan di jajaran elite Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan harus jadi catatan serius pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi diminta tidak segan memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Banding Boleh Saja, Tahapan Pemilu Harus Terus Jalan
Upaya banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dilakukan.
Fuad Bawazier: Kemungkinan Besar Proyek Pembangunan IKN akan Mangkrak
Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier meyakini proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) akan mangkrak.
Jokowi Sudah Sering Diingatkan Soal IKN, Tapi Tetap Ngotot
Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan ibukota negara (IKN) karena dinilai akan merugikan keuangan negara, seperti pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Indonesia Tuan Rumah KTT G20, Fuad Bawazier: Ya Allah, Gila Ini Negeri
Bila unjuk rasa penolakan kenaikan harga bakar minyak (BBM) makin massif, citra Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 akan dipertaruhkaan di mata dunia.
Fuad Bawazier: Kenaikan BBM akan Timbulkan Inflasi Berantai, Bansos Bukan Solusi
Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah beban hidup masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat daya beli masyarakat menurun drastis hingga memicu inflasi besar seperti yang pernah terjadi pada 1998 dan 2004 silam.
Fuad Bawazier Sebut Pasal 16 B UU HPP Mirip Cek Kosong
Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dinilai menguntungkan para konglomerat. Meski di dalamnya terdapat banyak hal baru yang bagus, namun ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian masyarakat menyusul lahirnya UU tersebut.
Pemerintah Disarankan Cut Loss Proyek Kereta Cepat Daripada Tambah Rugi
Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung terkesan dipaksakan. Apalagi kini Presiden Joko Widodo mengumumkan proyek tersebut boleh menggunakan APBN. Padahal sebelumnya tidak ada skema menggunakan APBN. Skema yang dijalankan sejak proyek ini mulai adalah sebatas bussiness to bussiness.
Fuad Bawazier Anggap Pemerintah Salah Jalan Keluarkan UU Pajak Baru
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diklaim pemerintah bakal mendongkrak pendapatan negara lewat pajak. Sebab pendapatan negara selama ini mayoritas ditopang dari meningkatnya orang kaya yang menyetorkan pajaknya lewat tax amnesty.
Keuangan Megap-megap, Klaim Sri Mulyani Sekedar Menghibur Presiden yang Galau
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pertumbuhan ekonomi nasional telah membaik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand bahkan Singapura. Hal ini langsung dibantah begawan ekonomi Fuad Bawazier.
Gus Dur Dijatuhkan Bukan Karena Buloggate Maupun Bruneigate
Di penghujung masa kepresidenan Gus Dur, ada skandal Buloggate dan Bruneigate. Di sinilah Gus Dur dituduh telah menyelewengkan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog).
Pakai Metode Ekonomi Yang Nggak Relevan, Fuad Bawazier Nilai Indonesia Sudah Resesi
Ekonom senior Fuad Bawazier menyebut Indonesia sudah masuk pada lubang resesi sejak bulan Februari. Meski demikian, hal ini justru ditutupi oleh pemerintah.