ibukota negara

Keputusan pengesahan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebaiknya segera dibatalkan. Alasannya, karena dalam pembahasan prematur dan bertentangan dengan UUD 1945.

Ada banyak tokoh-tokoh putra daerah Kalimantan yang bisa dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibukota Negara (IKN).

Sosok Kepala Ibu Kota Negara (IKN) yang dimaksudkan Presiden Joko Widodo bukan hanya mempunyai kemampuan arsitek dan berlatar belakang kepala daerah.

Pemindahan ibukota negara (IKN) baru dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menuai kritik dari masyarakat. Terlebih setelah DPR mengesahkan RUU IKN menjadi UU.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan adiknya Hasyim Djojohadikusumo tidak punya kepentingan apapun dari pelaksanaan dalam proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo memiliki hak yang diatur dalam UU Ibukota Negara (IKN) untuk menunjuk Kepala Badan Otorita tanpa berkonsultasi dengan DPR RI untuk kali pertama.

Gagasan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur tidak menjamin keamanan kedaulatan pertahanan negara. Pasalnya, lokasi dibangunnya ibukota baru tersebut berdekatan dengan wilayah konflik di Laut China Selatan.

Aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur belum dapat bisa dipastikan bakal sejahtera.

Pemgesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) oleh DPR RI memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Bahkan, aktivis sosial politik, Lieus Sungkharisma, bereaksi cukup keras atas pengesahan RUU IKN tersebut.

Pemindahan ibukota negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menuai kritik dari masyarakat. Bahkan dikhawatirkan megaproyek ini akan mangkrak.

Kondisi politik yang dinamis bisa menjadi mimpi buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin memindahkan ibukota baru ke Kalimantan Timur. Proses pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru bisa terhalang oleh adanya kebijakan politis yang dilakukan pemerintahan selanjutnya.

Persetujuan UU Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur oleh DPR RI, Selasa (18/1), dianggap tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.

Nusantara telah resmi menjadi nama Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Hal ini seiring disahkannya rancangan undang-undang ibukota negara (RUU IKN) menjadi undang-undang pada Selasa (18/1).

Ada banyak kepentingan dari pihak-pihak tertentu dari ngototnya pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.