Tag :

#jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau seluruh masyarakat untuk membatasi mobilitas menjelang masa  natal dan tahun baru (nataru). Imbauan tersebut diikuti dengan beberapa upaya konkret di sektor transportasi dan pariwisata untuk mengantisipasi masuknya gelombang ketiga virus varian baru covid-19. 

Dipuncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Ke-8 tahun 2021 yang diselenggarakan Pemprov Jawa Timur di Kabupaten Lamongan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan tabur benih ikan diperairan Lamongan tepatnya di Dewi Cemara (Desa Wisata Cerdas, Mandiri dan Sejahtera) Pantai Pengkolan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran, Minggu (12/12) sebagai upaya restorasi sumber daya laut berkelanjutan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa erupsi gunung Semeru yang mulai terjadi pada Sabtu (4/12) berdampak pada sektor ekonomi yang menjadi andalan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, diantaranya perkebunan dan pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan dan pariwisata. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima anugerah Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Anugerah ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Kepala Daerah yang dianggap memiliki perhatian dan komitmen luar biasa pada dunia pendidikan, guru dan PGRI.

Upaya percepatan vaksinasi terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinergi dan kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pihak. Diantaranya, dengan Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten/ Kota, Pemkab/Pemko, tenaga kesehatan (nakes), perguruan tinggi, sektor swasta, tokoh agama serta seluruh masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Upah minimum kabupaten/ kota yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 itu diharapkan mampu diterapkan secara seksama seluruh stakeholder.

Agar tidak terjadi penyimpangan atau tindak pidana korupsi di sektor usaha, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh pelaku usaha berani menyuarakan kesulitan-kesulitan yang selama ini dialami. Dengan demikian, pelaku usaha terhindar dari penyimpangan-penyimpangan atau tindak pidana korupsi.