Lukas Enembe

Sikap Pimpinan United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dibebaskan membuat Komisi I DPR RI berang.

Usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan.

Langkah tegas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menahan Gubernur Papua Lukas Enembe diapresiasi oleh Partai Demokrat.

Berdasarkan temuan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) bukan hanya menerima uang suap Rp 1 miliar, melainkan juga disebut menerima gratifikasi mencapai Rp 10 miliar.

Meski sudah resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dibantarkan penahanannya karena harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Meski sudah ditangkap dan digiring ke Jakarta, Gubernur Papua Lukas Enembe tak langsung diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan akan dilakukan setelah tersangka Lukas Enembe selesai menjalani perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Meskipun diperlukan perawatan sementara oleh tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih menunggu perkembangan untuk melakukan penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu (11/1).

Perkara suap Rp 1 miliar merupakan pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan gratifikasi dan judi kasino yang diduga melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE).

Direktur sekaligus pemegang saham PT Tabi Bangun Papua (TBL), Rijatono Lakka (RL) diduga memberikan uang Rp 1 miliar kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) usai mendapatkan pekerjaan proyek senilai Rp 41 miliar di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Penyuap Gubernur Papua Lukas Enembe, Rijatono Lakka (RL) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 20 hari pertama dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Kamis (5/1).

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerikasa penyuap Gubernur Papua Lukas Enembe, Rijatono Lakka sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua, Kamis (5/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan ulang pemanggilan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua untuk tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), Roy Rening akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (28/11). Setelah sebelumnya sempat mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah memberikan persetujuan terhadap pengacara tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) untuk diperiksa di Jayapura.

Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), Aloysius Renwarin, mendapat giliran diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.