Kinerja Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di tengah kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini disorot.
minyak goreng langka
Dirjen Perdaglu Tersangka Korupsi, Andre Rosiade Usul Komisi VI DPR Panggil Mendag Lutfi
Setelah Jaksa Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka, muncul ide agar DPR mengundang Menteri Perdangan, M. Lutfi.
Satgas Minyak Goreng Diharapkan Bisa Jamin Kesediaan dan Penyaluran
Wacana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membentuk satuan tugas gabungan bersama Polri untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dari hulu ke hilir pendistribusian minyak goreng disambut baik Komisi VII DPR RI.
Partai Demokrat Dorong Pembentukan Pansus Minyak Goreng
Pembentukan Panita Khusus (Pansus) Minyak Goreng di parlemen terbilang mendesak. Sebab, dibutuhkan solusi konkret dalam mengusut tuntas polemik adanya mafia minyak goreng.
Akibat Minyak Goreng Mahal dan Langka, Jokowi Beri BLT Rp 300 Ribu Buat 20 Juta Rakyat Miskin
Presiden Joko Widodo mengetahui bahwa saat ini rakyat sedang susah menyusul naikknya harga minyak goreng kemasan dan susahnya minyak curah.
Kebijakan Mendag Soal Minyak Goreng Kurang Efektif, Wajar Jika Disalahkan
Ada posisi dilematis yang sedang dihadapi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait persoalan minyak goreng.
Negara Kalah Lawan Mafia Minyak Goreng, Pengamat: Mereka Pegang Kartu Truf Aktor-aktor Negara
Sikap pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak goreng disayangkan banyak pihak. Apalagi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat berbicara di hadapan DPR bahwa pihaknya 'kalah melawan mafia' meski tak lama kemudian diralat sendiri bahwa pihaknya akan menangkap dan mengumumkan calon tersangka mafia minyak goreng.
Soal Mafia Minyak Goreng, Menko Airlangga: Tangkap Saja
Ulah mafia minyak goreng yang telah membuat banyak rakyat menderita harus segera mendapat tindakan tegas. Siapapun yang terkait dengan mafia minyak goreng ini harus ditangkap tanpa pandang bulu.
Kebijakan Pemerintah Sekedar Macan Kertas Meski Gonta-ganti Permendag Minyak Goreng
Sejak Januari 2022 setidaknya ada 6 regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng. Mulai dari Permendang Nomor 01/2022, Permendag No 02/2022, Permendag No 03/2022, Permendag No 06/2022, Permendag No 08/2022, hingga Permendag No 11/2022.
Tak Mampu Lawan Mafia Minyak Goreng, Agusdono: Mendag Lebih Baik Mundur
Anggota DPRD Jatim Agusdono Wibawanto mengungkapkan pihaknya berharap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk mundur dari jabatannya jika tidak bisa menghentikan permainan mafia minyak goreng yang hingga saat ini dianggap telah merusak sebagian perekonomian masyarakat.
Pantau Ketersediaan Minyak Goreng di Pasar Wonokromo, Polda Jatim: Yang Terkendala Minyak Goreng Curah
Satgas Pangan Polda Jatim melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya, Jumat (18/3).
Rakyat Harus Menanggung Kekalahan Pemerintah Lawan Mafia Minyak Goreng
Kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi tidak bisa dilepaskan dari peran mafia yang bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Terlebih, setelah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah meminta maaf karena tidak bisa mengontrol keberadaan para mafia tersebut.
Pemerintah Sama Saja Tak Buat Kebijakan Kalau Minyak Goreng Diserahkan ke Harga Pasar
Polemik kelangkaan minyak goreng Indonesia ternyata membuat negara kewalahan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahkan meminta maaf di hadapan DPR RI karena “kalah” dari ulah mafia. Pemerintah juga telah mencabut kebijakan penetapan Harga Eceran Tetap (HET) melalui Permendag 11/2022.
Pedagang Gorengan Menjerit Usai HET Minyak Goreng Dicabut
Masyarakat kalangan bawah merasa paling terdampak atas kebijakan pencabutan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Pencabutan HET ini dikawatirkan akan membuat harga minyak goreng makin tak terkendali.