Proyek IKN

Lahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja menuai banyak pro kontra. Undang-undang sapu jagat ini dinilai tidak pro rakyat dan berpihak pada oligarki. 

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN ) yang menjadi agenda nasional jangan hanya memprioritaskan aspek infrastruktur semata. Aspek pertahanan juga perlu diperhitungkan untuk menjamin proyek tersebut berkelanjutan.

Meskipun banyak kalangan masyarakat khawatir pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mangkrak usai Presiden Joko Widodo lengser, namun pihak Otorita IKN optimis proyek akan tetap berjalan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur sejatinya program bersama yang pembangunannya harus dilakukan secara serius.

Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintah, khususnya mengenai target pada tahun 2023 yang diharapkan Presiden Joko Widodo, tidak bisa direalisasikan karena belum ada satupun gedung pemerintahan yang berdiri.

Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak sekadar pindah gedung pemerintahan, namun juga mengubah paradigma pembangunan lebih Indonesia sentris sekaligus merealisasikan visi Indonesia 2045.

Partai Gerindra memulai rangkaian HUT ke-15 di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto berdiri tanggal 6 Februari 2008.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter terkait pembiayaan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara yang disebut belum mendapat kucuran dari asing.

Proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) dianggap terlalu dipaksakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan situasi belum ada investor yang meneken perjanjian kerjasama hitam di atas putih, megaproyek yang menelan biaya Rp 460 triliun itu dikhawatirkan akan menggunakan APBN dan utang.