Reformasi Birokrasi

Pemprov Jatim terus berupaya melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala ini. Untuk itu, melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim secara khusus telah menggelar Forum Komunikasi Penggerak Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Binaloka Adhikara Kantor Setda Prov. Jatim, Rabu (6/3).

Reformasi birokrasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan 3.525 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim di Graha Unesa, Surabaya, Senin (21/8). Para penerima SK ini merupakan PPPK yang berhasil lolos seleksi tahun 2022.

Pemkab Lamongan lakukan penyusunan roadmap untuk penajaman implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik melalui kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi tematik dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)di aula Gadjah Mada Pemkab Lt.7. Selasa (30/5)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan (PKA) IV dan IV Tahun 2023 dan Halal Bihalal di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (5/5).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan mengimplementasikan pemerintahan digital secara terintegrasi. 

Kota Mojokerto Ika Puspitasari melantik 63 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri dari 5 Pimpinan tinggi Pratama, 36 Pejabat Administrator dan 22 Pejabat Pengawas di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

Bupati Malang HM Sanusi didampingi Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto membuka kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022, pada Rabu (14/9).