Tidak dilibatkan dalam pembahasan draf RUU KUHP, Dewan Pers akan berdialog dengan pemerintah dan DPR RI serta mengadakan serial diskusi terkait pasal-pasal yang dapat memberangus kebebasan pers.
RUU KUHP
Dewan Pers akan Dukung RUU KUHP Asal Tidak Dibahas Secara Diam-diam
RUU KUHP diminta melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana amanat UU 12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
AJI Desak Pasal yang Mengancam Kebebasan Pers di RUU KUHP dan RUU ITE Dihapus
Empat rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada rapat paripurna, Kamis (30/9/2021). Dua di antaranya adalah RUU KUHP dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasal Penghinaan Presiden Dimasukan Ke RUU KUHP, Benny K Hariman Sindir Mahfud MD
Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya memuat pasal penghinaan presiden menjadi sorotan Fraksi Demokrat saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.
Soal Revisi UU ITE, Fahri Hamzah: Cabut Saja Dan Segera Sahkan RUU KUHP
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyambut positif keputusan pemerintah untuk mendiskusikan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).