Pegiat HAM asal Papua, Natalius Pigai mengatakan, Indonesia di zaman Jokowi babak belur. Yang dimaksud babak belur terkait demokrasi, HAM, hingga tata krama.
- Dewan Pakar Gerindra Bocorkan Kriteria Cawapres Pendamping Prabowo
- Di Istana Bogor, Jokowi Sambut Kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
- DPRD Jatim Imbau Siswa dan Guru Tetap Memakai Masker Saat KBM
Seperti diberitakan saat ini putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka resmi diusung DPI Perjuangan dan beberapa partai lain sebagai calo kepala daerah di Pilkada Solo 2020.
Selain Gibran, ada tiga lagi keluarga Jokowi yang bakal maju di ajang pilkada serentak tahun ini. Yaitu, M. Bobby Afif Nasution (menentu) di Pilkada Kota Medan, Wahyu Purwanto (adik ipar) di Pilkada Gunungkidul, dan Doli Sinomba Siregar, paman Bobby Nasution (besan) di Pilkada Tapanuli Selatan.
"Indonesia zaman Jokowi, era babak belurnya; demokrasi, HAM, keadilan, etika, moral dan tata krama berbangsa dan bernegara," ujar dia di akun @NataliusPigai2 seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/7).
Sebelumnya, Natalius Pigai mengatakan, setiap warganegara memiliki hak politik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam kontestasi politik. Tidak terkecuali bagi Gibran. Gibran berhasil "menyisihkan" figur yang sebelumnya digadang-gadang, Achmad Purnomo.
Walaupun mendukung hak politik Gibran, tetapi Natalius Pigai tidak dapat menutupi kekecewaannya atas keterlibatan Istana di balik dukungan itu.
"Sejak awal saya mendukung hak Gibran. Tapi mulai hari ini, perilaku Jokowi memalukan diri. Otoritas negara dipakai untuk menekan dan mengamputasi hak partisipasi politik rakyat," ujar mantan komisioner Komnas HAM ini.
Natalius Pigai mengomentari pengakuan Achmad Purnomo yang mengatakan dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo, ke Istana Negara, Kamis (16/7).
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan kepada Purnomo bahwa PDIP memberikan dukungan kepada Gibran dan Teguh Prakoso.
Purnomo juga mengatakan, dia sempat ditawari jabatan oleh kepala negara.
"Politik jijik dan jorok. Semua KKN terpotret dan terlihat di jejak digital. Bermartabatlah," pungkas Pigai.
- Negara Masih Punya Utang ke Guru Honorer, Rekrutmen Satu Juta Guru P3K Bukan Solusi
- Soal Jadi Oposisi, PDIP Tunggu Perhitungan Resmi KPU Sebelum
- Kritik Terbuka Megawati Bukti Jokowi Masih Dianggap Petugas PDIP