Sudah dua minggu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan, namun angka kasus Covid-19 masih terus meningkat di Surabaya.
- Gubernur Khofifah Berangkatkan Puluhan Truk untuk Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim di 25 Titik Pasar
- Karyawan XL Axiata Bantu Korban Banjir di Berbagai Daerah dan Donasi Fasilitas Air Minum
- Baksos Layanan Terintegrasi Digelar Minggu, Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Banyak Diakses Warga
Menanggapi hal tersebut, DPD PSI Surabaya menyalurkan 1.000 alat pelindung diri (APD) berupa baju hazmat dan masker medis kepada 10 Puskesmas, 2 Klinik , dan 1 Rumah Sakit di Surabaya.
Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan tenaga kesehatan di Surabaya dalam perjuangan melawan Covid-19.
Bantuan tersebut diterima oleh perwakilan masing-masing instansi. Salah satu klinik yang menerima adalah Pusat Layanan Kesehatan Unair yang diterima langsung oleh Drg. Erna Junaedi selaku Direktur Pusat Layanan Kesehatan Unair.
Pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan APD dalam mengahadapi pandemi ini.
"Para tenaga kesehatan sangat rentan terinfeksi virus Covid-19 kalau dirinya tidak terlindungi dengan baik, terlebih belum seluruh tenaga kesehatan menerima vaksin, karena butuh proses dan waktu. Kami tidak ingin melihat tenaga kesehatan berjuang melawan Covid-19 dengan APD ala kadarnya, oleh karena itu melalui APD ini kami harap dapat melindungi tenaga kesehatan yang selalu berjuang di garda terdepan," kata Yusuf Lakaseng, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, (26/1).
Lebih lanjut, Yusuf kembali mengingatkan masyarakat Surabaya untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, agar jumlah kasus Covid-19 dapat menurun sehingga PPKM tidak diperpanjang lagi. Menurutnya PPKM membawa dampak yang tidak baik bagi roda perekonomian.
"Masyarakat saat ini tidak ada pilihan lain selain wajib meningkatkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, mengingat data kasus Covid-19 di Surabaya terus meningkat. Perpanjangan PPKM adalah langkah simalakama, tapi itu harus diambil oleh pemerintah karena penyebaran Covid-19 belum juga melandai, pembatasan pergerakan masyarakat pasti memukul perekonomian, makanya masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan agar PPKM tidak di perpanjang lagi," ungkapnya.
Yusuf juga berharap proses vaksinasi tahap pertama dapat segera diselesaikan, dan dilanjutkan ke tahap vaksinasi berikutnya sesuai dengan aturan Kemenkes.
"Kita berharap proses vaksinasi sebagai solusi permanen pemberantasan virus Covid-19 berjalan lancar dan cepat. Terutama semua tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 dalam waktu yang cepat semua telah di vaksinasi, setelah itu segera menyusul ke semua masyarakat" tutup Yusuf Lakaseng. 
- Gelar Pelatihan TOT, Pos Gabungan Siapkan Relawan Pencegahan Covid-19
- Ketua Komisi VI Santuni Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Malang
- Aksi Sosial Relawan Mak Ganjar Bantu Korban Bencana Angin Puting Beliung di Pasuruan
