Ketua ketua komisi D DPRD Jawa Timur, Kuswanto, berharap pemerintah benar-benar mengawal kebijakan larangan mudik lebaran saat pandemi covid 19.
- Kolaborasi Inklusif, Bangkitkan Kejayaan Lamongan yang Berbudaya
- Pelatihan Ecoprint di Sumenep, Membatik Menggunakan Daun
- Hibur Lansia, Wawali Armuji: Kapasitas Griya Werdha Akan Ditingkatkan
Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan, keputusan untuk melarang tersebut sudah tepat, dari beberapa pengalaman, saat terjadi libur pendek, maka lonjakan kasus covid-19 kembali terjadi.
Karena itu, pemerintah harus mengawasi secara ketat, agar setelah lebaran nanti penurunan covid 19 benar-benar signifikan. Sehingga tidak terjadi kenaikan kurva kasus baru yang dikhawatirkan akan mengganggu pemulihan ekonomi di Jawa Timur.
"Saya kira ASN maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kegiatan mudik lebaran ini semua karena dilakukan pemerintah terkait dengan perjalanan waktu saat-saat seperti sekarang yang belum menunjukkan hasil penurunan yang signifikan. Kemarin-kemarin kita sudah melihat ada liburan liburan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat beberapa hari berturut-turut itu dan ternyata setelah liburan kasusnya naik lagi," kata Kuswanto kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu, (31/3).
Kuswanto berharap masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan agar kasus baru covid-19 bisa ditekan.
"Masyarakat harus menghindari adanya suatu kerumunan pertemuan. Dan kemudian tindakan-tindakan yang di luar ketentuan protokol kesehatan dikawatirkan akan lebih meningkat lagi jumlah daripada mereka yang terpapar," tegasnya.
Meski demikian, Kuswanto mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Jatim yang berhasil menurunkan kasus baru covid-19. Bahkan, vaksinasi di Jatim sendiri adalah yang tertinggi di tingkat nasional menunjukkan bahwa Pemprov Jatim bekerja optimal dalam menangani menangani pandemi covid 19.
"Memang ada penurunan tapi kan harapannya lebih baik lagi, kalau kemudian ini Lebaran masyarakat banyak yang berkumpul dengan keluarga dan sebagainya akhirnya berakibat seperti liburan liburan pendek yang lalu sudah bisa mengakibatkan melonjaknya orang yang terpapar. Dan dikawatirkan lebaran ini juga menjadi permasalahan meningkatnya jumlah orang yang terpapar," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak untuk menjaga kondisi penyebaran Covid-19 yang mulai melandai.
Dikatakan Khofifah, kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah melalui pertimbangan yang tepat.
"Tentu pertimbangannya adalah bagaimana menjaga supaya yang sudah kondusif, yang sudah melandai ini semuanya bisa terproteksi. Saat ini positivity rate di Jatim sudah turun, Bed Occupancy Rate (BOR) juga turun. Ini yang memang harus kita jaga semuanya," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/3/).
Sekadar diketahui, pemerintah resmi mengeluarkan larangan mudik Lebaran pada 2021. Larangan ini berlaku pada 6-17 Mei mendatang.
Larangan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Larangan ini berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.
- Korlantas Berlakukan One Way KM 47 hingga KM 414
- Kepala DSDABM Surabaya Pastikan Genangan Surut Kurang dari 20 Menit
- Peringati World Walking Day, Wali Kota Eri Ajak Warga Surabaya Jalan Bersama Dua Pekan Sekali
