Buntut Penyeketan Suramadu, MADAS Khawatirkan Aksi Unjukrasa GAS Ada Kepentingan Pribadi

Sekjen MADAS Sulaiman Darwis bersama anggotanya/RMOLJatim
Sekjen MADAS Sulaiman Darwis bersama anggotanya/RMOLJatim

Diam-diam organisasi masyarakat (Ormas) Madura Asli (MADAS) menelusuri keberadaan GAS (Gerakan Selamatkan) Jatim yang akan menggelar aksi unjuk rasa menentang penyekatan dan screening sisi timur jembatan Suramadu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (17/6).


"Kalau untuk aksi besok sebenarnya ya. Kita sebenarnya menelusuri bahwa pamflet yang di sosial media itu adalah Bob Hasan," kata Sekretaris Jenderal Madura Asli (Sekjen MADAS) Sulaiman Darwis dikutip Kantor Berita RMOLJatim di penyekatan jembatan Suramadu, Rabu (16/6).

Namun sayangnya, penelusuran Sulaiman Darwis tentang legalitas ormas GAS menemui jalan buntu.

Kendati dalam pamflet itu telah disebutkan siapa yang bertanggungjawab dalam aksi yang akan digelar di di depan Pemkot Surabaya dan Polda Jatim.

"Bob Hasan kita tidak tau komunitas apa dari ormas Madura," tegas Sulaiman Darwis.

Bahkan Sulaiman Darwis juga mengkhawatirkan aksi yang akan di gelar ormas GAS itu memiliki kepentingan yang tidak memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Madura.

"Saya takutnya ini adalah kepentingan pribadi. Jadi ada kepentingan kelompok," tandasnya.

Menurutnya kebijakan Pemkot Surabaya yang melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu sudah tepat.

Sebab dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang saat ini sedang melanda Kabupaten Bangkalan.

Selain itu juga dapat menyelamatkan masyarakat Madura baik yang masih tinggal di pulau garam maupun saat ini bermukim di Kota Surabaya.

"Yang pasti saya dari ormas MADAS bahwa yang dilakukan Pemkot Surabaya terutama Wali Kota Surabaya ini kustru ini membantu warga Madura khususnya warga Surabaya yang asli warga madura yang berdomisili di Surabaya. Justru penyekatan ini adalah antisipasi penyebaran Covid-19 yang ada di Kabupaten Bangkalan," jelasnya.

Maka dari itu ormas MADAS menghimbau kepada seluruh warga Madura khususnya Kabupaten Bangkalan bila penyekatan yang ada di jembatan Suramadu oleh Pemkot Surabaya merupakan bukti perhatian akan keselamatan kepada masyarakat seluruhnya.

"Buat warga Bangkalan Khususnya warga Madura ini adalah bentuk peduli dari Pemkot Surabaya untuk warga Madura bukan berarti diskriminasi. Artinya Surabaya peduli kepada tetangga, Kabupaten Bangkalan. Kalau sudah dites kan nanti bisa diketahui, oh ini sehat, oh ini gak sehat, sehingga enak nanti bisa dibantu pengobatannya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sekitar 30 orang yang mengatasnamakan sebagai  GAS (Gerakan Selamatkan) Jatim akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkot Surabaya dan Polda Jatim, pada Jumat (18/6) mendatang. 

Korlap aksi, Bob Hasan, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa aksi itu terkait kebijakan Pemkot Surabaya yang melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu.

"Jadi, penyekatan di Jembatan Suramadu kami nilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Madura. Kalau ada  penyekatan untuk kebaikan Kota Surabaya, harusnya daerah lain yang berbatasan dengan Surabaya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus dilakukan penyekatan," kata Bob Hasan.

Selain itu, lanjut Bob, selama dilakukan penyekatan, Walikota Surabaya Eri Cahyadi tidak pernah melakukan koordinasi dengan kepala daerah lain.

"Dampaknya, kepala daerah lainnya banyak yang kelabakan. Makanya kami meminta agar Polda Jatim dan Pemkot Surabaya untuk melalukan evaluasi ulang kebijakan tersebut," kata Bob

Rencananya, masih kata Bob, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, agar massa yang melakukan aksi, bisa diperbolehkan mencapai 50 orang.

"Mudah-mudahan aksi kita bisa didengar. Kalau tidak didengarkan, kita akan bawa massa besar-besaran pada hari Senin. Jika perlu kita bawa ke ranah hukum," tutupnya.