Setelah menemui para pendemo di Balai Kota Surabaya dan dilanjutkan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, lalu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berangkat ke Bangkalan menemui Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.
- KBRI Tokyo Selidiki Kasus WNI Tewas karena Covid-19
- Cegah Kenaikan COVID-19 di Akhir Tahun, Pemkot Surabaya Konsisten Beri Layanan Vaksinasi
- Covid 19 Di Jatim Naik, DPRD Jatim Ingatkan Masyarakat Terapkan Prokes Ketat
Saat itu, Wali Kota Eri juga mengajak Ahmad Annur, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ‘Koalisi Masyarakat Madura Bersatu’ yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya.
Mereka pun akhirnya bertemu di depan Gedung Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS), Senin (21/6) malam.
Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah perwakilan Satgas Covid-19 dari dua wilayah, baik Satgas Covid-19 Bangkalan maupun Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas beberapa aspirasi para pendemo yang disampaikan di Balai Kota Surabaya.
Salah satunya tentang pelintas Suramadu wajib menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) atau Surat Keterangan Sehat (SKS) di penyekatan sisi Bangkalan.
“Jadi, warga yang melintasi Jembatan Suramadu harus menunjukkan SKIM atau SKS di penyekatan atau pengecekan sisi Bangkalan,” kata Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (21/6) malam.
Dia menjelaskan, untuk SKIM atau SKS tersebut warga dapat memperoleh dari puskesmas di kecamatan masing-masing.
Oleh karena itu, Abdul Latif memastikan, sebelum melintasi Suramadu, baik pengendara roda dua maupun empat diwajibkan menunjukkan SKIM atau SKS di area perbatasan sisi Bangkalan.
“Apabila pengendara tidak membawanya, maka warga diberi pilihan, mau putar balik untuk ambil SIKM atau tes antigen di lokasi," pungkasnya.
Seperti diketahui seratusan massa dari Madura yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Madura memggelar aksi unjuk rasa di depan balai kota Surabaya.
Mereka mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera mencabut pemberlakukan penyekatan dan screening di jembatan Suramadu.
Massa menuding Wali Kota Eri Cahyadi diskriminasi kebijakan terhadap warga Madura padahal masih banyak tempat di Surabaya tak dilakukan swab seperti tempat hiburan malam, mall maupun pasar dan tempat keramaian lainnya.
Adanya penyekatan di Suramadu, pendo mengaku masyarakat di Madura menjadi susah lantaran perekonomian terganggu.
- Dua Kelompok Massa Pendemo di Gedung DPR Saling Dorong dan Adu Mulut
- KBRI Tokyo Selidiki Kasus WNI Tewas karena Covid-19
- Cegah Kenaikan COVID-19 di Akhir Tahun, Pemkot Surabaya Konsisten Beri Layanan Vaksinasi
