Pernyataan Presiden Joko Widodo yang berencana melonggarkan PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli mulai dipertanyakan.
- Satgas Covid-19 Minta Pemudik Isolasi Mandiri Lima Hari di Rumah
- Terbitkan Maklumat, PB IDI Minta Seluruh Dokter Berpartisipasi Dalam Vaksinasi Covid-19
- Vaksinasi Serentak di Jatim, Kapolri Optimistis Target 2 Juta Per Hari Tercapai
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang berencana melonggarkan PPKM Darurat secara bertahap mulai 26 Juli mulai dipertanyakan.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menilai pengumuman perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Jokowi sebenarnya bisa dibaca bahwa pemerintah sedang menyiapkan pelonggaran dalam waktu sepekan ini.
“Jadi itu persiapan tanggal 26 (Juli). Ya seperti itu yang saya baca. Bukan perpanjangan PPKM Darurat. Pelonggaran PPKM Darurat tanggal 26 (Juli), dipersiapkan dalam lima hari ini," katanya kepada wartawan, Selasa (20/7).
Di satu sisi, Pandu Riono mempertanyakan kriteria berbasis sains yang menjadi dasar kebijakan pelonggaran akan diambil. Baginya, basis data yang akurat penting untuk menentukan apakah aktivitas warga harus diperketat atau diperlonggar.
“Setiap upaya pengetatan atau pelonggaran harus ada kriteria yang jelas. Nah ini kan tidak menggunakan kriteria yang jelas, ya kan. Harus ada kriteria, kalau kita mau berbasis science dan berbasis data yang akurat, itu adalah kriteria epidemiologi, kriteria dari surveillance," tegasnya.
Sementara saat ini, Pandu menyoroti kasus harian Covid-19 yang menurun selaras dengan tes corona yang juga turun. Menurutnya, hasil kasus harian dengan kondisi demikian tidak boleh dijadikan referensi.
“Ini jangan percaya. Harusnya (testing) naik terus, karena kita menekan dari angka positivity rate-nya," sambungnya.
- Mafia Obat Minggir, Polri Bakal Awasi Penjualan Online Obat Antibiotik Pandemi Covid-19
- Tambahan Kasus Positif Covid-19 Beranjak Turun Hari Ini, Yang Sembuh Naik 28.561 Kasus
- Kapolri Siapkan Manajemen Kontijensi Tekan Lonjakan Covid-19 Kudus
