Strategi Kemnaker Ciptakan Pekerja Unggul di Tengah Dampak Covid-19

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anwar Sanusi/Ist
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anwar Sanusi/Ist

Beragam strategi dipersiapkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bertransformasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja di tengah revolusi industri 4.0 dan dampak pandemi Covid-19.


Dikatakan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui pelatihan vokasi, setidaknya ada enam strategi Kemnaker yang akan dijalankan.

Pertama, analisa dinamika permintaan dan penawaran ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19. Kedua, penyiapan kompetensi-kompetensi baru melalui pelatihan kerja dengan konsep triple skilling.

Strategi ketiga yakni dengan mengoptimalkan fungsi pemagangan untuk menambah pengalaman kerja. Lalu keempat, peningkatan softskill dan produktivitas kerja.

"Kelima, melakukan redesain kurikulum dan metode dengan pendekatan human digital skill dan metode blended learning, serta terakhir mengoptimalkan proses kolaborasi antara dunia inudstri, lembaga diklat, Asosiasi seperti Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk kebutuhan kompetensi," urai Anwar Sanusi, Kamis (29/7).

Adapun untuk meningkatkan mutu pelatihan vokasi dan penguatan akses, Kemnaker telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Mulai dari masuk BLK tanpa syarat umur dan latar belakang pendidikan, memasifkan output pelatihan, BLK Komunitas, triple skilling serta beberapa lainnya.

Anwar Sanusi mengungkapkan, kapasitas pelatihan vokasi nasional relatif cukup besar sepanjang mampu mengoptimalkan seluruh potensi lembaga-lembaga pelatihan. Ada 109 pusat pelatihan di 17 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki kapasitas 1,2 juta orang.

Kemudian bidang industri memiliki 799 pusat pelatihan yang mampu melatih kapasitas 1,4 juta orang; dan 2.127 BLK Komunitas berkapasitas 204.149 orang.

Selain itu, masih ada 524 Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dan 305 BLK pemerintah dengan kapasitas 300.898 orang, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta dengan kapasitas 2.239.608 orang, serta beberapa lainnya.

"Kalau semua diintegrasikan jumlahnya 5.443.181 orang/tahun. Dengan dukungan infrastruktur dan potensi besar, semoga mampu menjawab tantangan menghadapi dampak Covid-19 dengan komitmen yang kuat," tutup Anwar Sanusi dilansir Kantor Berita Politik RMOL.