Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Kiai Haji (KH) Ma'ruf Amin berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (30/9).
- Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBD 2024, Gubernur Khofifah: Sesuai Kondisi Ekonomi Global, Nasional, dan Asumsi Makro Jatim
- 1.417 Peserta CPNS Pemkot Surabaya Jalani Tes SKD Dengan Prokes Ketat
- Terbaik! Pemprov dan Kabupaten/ Kota se Jatim Borong 30 Penghargaan BKN Award 2022
Kedatangannya tersebut merupakan rangkaian kunjungan kerja ke 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021.
Serangkaian kunjungan kerja tersebut untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem si tahun 2024 mendatang.
Ma'ruf mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi, Kabupaten, hingga Kota dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Timur (Jatim). Sebab, program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, hingga PKH Plus telah direalisasikan.
Meski begitu, Ma'ruf mengingatkan perlu adanya kerja ekstra keras. Hal itu bertujuan untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024, termasuk di Jatim.
Ia ingin, supaya pemerintah Pemprov Jatim dan 5 kabupaten prioritas di tahun 2021 perlu menentukan lokus prioritas. Serta, memfokuskan sumberdaya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem di suatu daerah.
"Kombinasi dua indikator ini diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar," kata Ma'ruf dalam siaran resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (30/9).
Ma'ruf menyebut, 5 Kabupaten di Provinsi Jatim menjadi prioritas di tahun 2021 ini. Sebab, total penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sekitar 265.180 kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
- Kabupaten Bangkalan, tingkat kemiskinan ekstrem 12,44% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa,
- Kabupaten Sumenep, tingkat kemiskinan ekstrem 11,98% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa,
- Kabupaten Probolinggo, tingkat kemiskinan ekstrem 9,74% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa,
- Kabupaten Bojonegoro, tingkat kemiskinan ekstrem 6,05% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa,
- Kabupaten Lamongan, tingkat kemiskinan ekstrem 7,37% dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa.
Ma'ruf menegaskan, besaran alokasi anggaran di tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Menurutnya, alokasi anggaran dari kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup besar.
Ia menyatakan, tantangan terbesar sekarang yakni bagaimana membuat beragam program itu terintegrasi dan konvergen. Terutama, dalam menyasar sasaran yang sama.
"Visi dari penyiapan Kawasan Industri Halal adalah turut melibatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar terlibat dalam rantai pasok industri halal global," katanya.
- Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Sektor Wisata, Jatim Raih Tourism Entrepreneurial Award 2023
- Pemkot Surabaya Terbitkan SE Wali Kota Panduan Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
- Monitor Hari Pertama Masuk Kerja, Bupati Bondowoso Sebut Tak ada ASN Bolos
