Mayoritas fraksi-fraksi di DPRD Jember menyoroti persolan rekrutmen ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) baru di lingkungan Pemkab Jember. Sebab, jumlahnya tidak sedikit, yakni sejumlah 4.328 ASN dan P3K Baru, yang dibebankan pada APBD 2022.
- Mantan Bupati Jember Faida Daftar Bacabup dari Partai Golkar
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
- Satu Lagi Mantan Pejabat Jember Ikut Bersaing Rebut Rekom Bacabup di PDIP
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), memberikan apresiasi terhadap rekrutmen ASN dan PPPK, yang baru tersebut.
"Kami Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya menyampaikan ucapan selamat kepada 4.328 ASN dan P3K baru, yang insyaAlloh mulai bertugas tahun depan. Oleh karena pemerintah pusat tidak memberikan gaji bagi ASN baru itu, maka kami bersama DPRD dan Pemkab Jember, sepakat mengalokasikan anggaran gaji ASN baru dalam APBD 2022 mendatang,"kata juru bicara Fraksi GIB, Ardhi Pujo Prabawo, dikutip kantor Berita RMOLJatim dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar R-APBD 2022, di DPRD Jember, Selasa (9/11).
Dia menjelaskan Mengingat ruang fiskal yang sangat terbatas dan semakin berat, kita berharap pemerintah pusat bisa memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), yang salah satu diantaranya adalah untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang terus meningkat tersebut.
Selain itu Ardi mendorong adanya pemulihan ekonomi, sebagai dampak pandemi Covid-19 melalui APBD. Namun pemulihan itu, tidaklah cukup hanya dengan memberikan sejumlah bantuan sosial, asuransi, kolam ikan untuk mengatasi stunting, dan pembangunan infra struktur saja, melainkan harus lebih dari itu. Perwujudan Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi mutlak dan keharusan.
Menurutnya, OPD harus mampu mengartikan niat, impian dan cita-cita Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi.
"OPD tidak boleh terkotak-kotak. OPD harus harus saling bahu membahu, tidak mementingkan egonya sendiri, melainkan harus kerjasama satu komando, merealisakan program prioritas pembangunan," katanya.
Pandangan berbeda disampaikan Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Mufid.
"Kami Fraksi PKB prihatin, masih ada kebijakan yang dilakukan tidak berdasar pada hasil kajian yang mendalam. Ini terlihat dari kuota ASN sebanyak 4.328 orang yang diambil oleh Pemkab Jember tanpa mempertimbangkan kekuatan keuangan daerah," katanya.
Seharusnya, kata dia Bupati dan Wakil Bupati mengambil skala prioritas posisi ASN yang memang betul-betul dibutuhkan dan mendesak.
Akibat kebijaksanaan tersebut, Pemkab Jember pada tahun anggaran 2022 harus menyiapkan anggaran hampir Rp 200 M, pada saat kondisi fiskal yang semakin berat, pandemi belum jelas kapan berakhir dan pemerintah pusat tidak memberi alokasi anggaran khusus untuk gaji ASN.
"Kedepan kami berharap pemerintah daerah tidak membuat masyarakat berlomba-lomba ingin menjadi ASN, namun berlomba-lomba menjadi pengusaha atau wiraswastawan," harapnya.
"Dengan cara memberikan insentif dan akses permodalan bagi UMKM baru dan lama," sambungnya.
Disisi lain FKB mengapresiasi upaya Bupati dan Wakil Bupati membangun infrastruktur di Kabupaten Jember. Namun pembangunan tersebut, tidak hanya hanya di seputar alun-alun saja yang dipercantik, masih ada 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan yang harus juga dipercantik.
"Kami berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati bahwa guru ngaji dan pondok pesantren di kabupaten Jember sudah terakomodir dalam RAPBD tahun 2022," katanya.
Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Mangku Budi Heri, perpandangan sinergi dan kolaborasi bupati dan aparatur daerah wajib ditingkatkan untuk mencapai akselerasi. Bupati harus tegas dan mengambil langkah kepada dinas-dinas yang 2021 belum berjalan maksimal.
"Kami mengingatkan bupati untuk tidak menunda-nunda lagi penetapan kepala OPD dan pejabat daerah lain secara definitif baik yang ditunjuk bupati maupun yang ditunjuk melalui lelang jabatan," ujarnya.
Fraksi PKS mendukung penuh segala upaya bupati dalam meningkatkan IPM dan menekan AKI, AKB dan stunting dengan tambahan anggaran untuk fasilitas kesehatan dan insentif nakes, bimtek digitalisasi faskes danperangkat pemerintahan, fasilitas UMKM, pengelolaan sampah dan asuransi petani.
Selain itu juga sangat mengapresiasi langkah riil bupati langsung ke masyarakat dengan program 1000 kolam keluarga, pembangunan MCK dan aneka bantuan sosial.
"Namun pelaksanaannya tepat sasaran, tidak sia-sia dan supaya program pemberdayaan diberikan ditangan yang tepat yang mampu berdampak signifikan, sustainable dan memberikan multiplier effect kepada sekitar masyarakat dari penerima manfaat," sarannya.
Sementara Bupati Jember, Hendy Siswanto saat dikonfirmasi terkait PU Fraksi-fraksi tersebut menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam PU Fraksi-fraksi adalah masukan yang positif, tidak keluar jauh dari programnya. Untuk itu, Dia akan melakukan penajaman-penajaman terhadap program yang disampaikan kemarin.
"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman legeslatif terkait pengelolaan birokrasi," katanya.
Bupati Hendy juga mengakui terkait pembebanan Gaji ASN dan P3K, yang baru cukup berat.
"Namun Apkasi seluruh Indonesia kemarin, akan menyampaikan kepada Bapak Presiden, untuk meminta ada kebijakan supaya dimasukkan ke APBN lagi," tutur Bupati Hendy.
"Besok, pada 1 Desember 2021, juga akan disuarakan dalam pertemuan Apkasi se Jawa Timur, juga akan meminta ASN dan PPPK, yang baru dimasukkan ke APBN lagi," tandas Bupati, yang menjadi korwil Apkasi Jawa Timur ini.
- Mantan Bupati Jember Faida Daftar Bacabup dari Partai Golkar
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
- Satu Lagi Mantan Pejabat Jember Ikut Bersaing Rebut Rekom Bacabup di PDIP
