Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun

Menpan RB Tjahjo Kumolo bersama Wagub Jatim Emil Dardak dan Bupati Madiun Ahmad Dawami saat menekan tombol sirene sebagai tanda peresmian Mall Pelayanan Publik/Ist
Menpan RB Tjahjo Kumolo bersama Wagub Jatim Emil Dardak dan Bupati Madiun Ahmad Dawami saat menekan tombol sirene sebagai tanda peresmian Mall Pelayanan Publik/Ist

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Madiun, Rabu (24/11).


Menurut Tjahjo, keberadaan MPP tersebut sudah linier dengan program yang diintruksikan oleh Presiden Jokowi dan memberikan kemudahan perizinan kepada masyarakat Kabupaten Madiun

"Jadi masyarakat tidak perlu muter-muter. Masuk satu gedung sudah selesai semua. Ini juga seiring dengan kebijakan kepolisian, rumah sakit, Puskemas, berbagai macam dokumen seperti KTP Kartu Keluarga BPJS dan sebagainya cukup satu pintu," kata Tjahjo, dikutip Kantor Berita RMOLJatim kepada wartawan usai meresmikan MPP.

Harapannya, lanjut Tjahjo, pertumbuhan perekonomian maupun investasi di kabupaten Madiun bisa meningkat. Untuk kedepannya kabupaten/kota lain di Jawa Timur segera mengikuti langkah serupa untuk membangun mal pelayanan publik.

"Seluruh daerah di Jatim ini potensi industri pertanian dan pariwisatanya cukup besar. Kalau tidak mempercepat proses layanan publik ya buat apa," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak yang tampak turut hadir mengatakan, guna mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Jatim, Pemprov Jatim telah membuat Surat Edaran Gubernur Jatim No. 065/14436/031.3/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Pembangunan Mal Pelayanan Publik dan Replikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur.

"Kami dari Pemprov Jatim langsung menindaklanjuti arahan Bapak Menteri melalui Surat Edaran Ibu Gubernur yang ditujukan untuk bupati/walikota se-Jatim untuk mendirikan Mal Pelayanan Publik," pungkas Emil.

Sekedar diketahui, saat ini terdapat 9 MPP di Jawa Timur. Yaitu Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo, Lamongan, Magetan, Bojonegoro, Gresik, dan Madiun.

Sementara ada 7 MPP yang belum dilaunching seperti Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Nganjuk, Tuban, dan Pasuruan.