Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri, Ansar Ahmad, memboyong lima kepala daerahnya berkunjung ke Banyuwangi, Senin (7/2). Kedatangan mereka untuk mempelajari pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.
- Pemkab Probolinggo Raih WTP 9 Kali Berturut Hasil Audit BPK
- Jelang Pilkades Serentak, Polres Bondowoso Antisipasi Daerah Rawan
- Ditutup 11 Maret, Seleksi Calon Sekdaprov Jatim Sepi Pendaftar
Dalam rombongan, selain Gubernur Kepri, juga Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumala Sari; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Bupati Lingga, M. Nizar; Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra; Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda; Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan.
Para kepala daerah tersebut juga turut membawa para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Rombongan dari Kepri itu diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Pendopo Sabha Swagatha.
"Tujuan saya membawa serta para kepala daerah ke Banyuwangi, untuk mendorong mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing," kata Ansar, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (8/2).
Kedatangan mereka ke Banyuwangi, kata Ansar, setelah mendapat rekomendasi dari Mendagri, untuk berkunjung dan melihat pengelolaan pelayanan publik. Utamanya, pada Mal Pelayanan Publik dan Pasar Pelayanan Publik.
MPP Banyuwangi sendiri merupakan pusat layanan di Banyuwangi yang berdiri sejak 2017, serta menjadi yang pertama di Indonesia ditingkat kabupaten. Saat ini telah mengintegrasikan 233 layanan dari 24 instansi.
Gubernur Kepri menjelaskan, salah satu programnya adalah mendorong kepala daerah di wilayahnya untuk memiliki MPP yang terintegrasi dengan berbagai pelayanan. Utamanya bidang investasi.
"Kepri merupakan salah satu tujuan investasi, sehingga kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan. Kami berharap, pulang dari Banyuwangi para kepala daerah bisa membuat Mal Pelayanan Publik seperti di Banyuwangi,” harap Ansar.
Sementara Bupati Ipuk mengatakan tiap daerah memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Seperti di Kepulauan Riau yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata.
"Banyuwangi juga pernah belajar ke Kepulauan Kepri, tepatnya di Kabupaten Bintan pada 2019 lalu. Kepri memiliki potensi yang luar biasa," kata Ipuk.
Program-program pelayanan publik, kata Ipuk, merupakan salah satu pilar bagi Banyuwangi. Tiap pergantian pejabat maupun pengangkatan ASN harus menandatangani kontrak kinerja.
"Kinerja harus berdasarkan target. Siapa melakukan apa. Karena saat ini situasinya beda, apalagi di masa pandemi seperti ini," kata Ipuk.
Menurut Ipuk, di Banyuwangi terdapat kebijakan laporan masyarakat. Terutama terkait warga yang tidak bisa makan, anak tidak bisa sekolah, rumah tidak layak huni, lansia sebatang kara minimal empat jam harus bisa diselesaikan atau ditangani.
"Apabila selama empat jam tidak ada penanganan, kami evaluasi kinerjanya. Bahkan nanti akan kami tingkatkan menjadi maksimal dua jam," tambah Ipuk.
- Gubernur Khofifah Dukung Program Prioritas BKKBN
- ITS-Pemkot Surabaya Bersinergi Dirikan Pabrik Air Minum dalam Kemasan HE2O
- Wali Kota Eri Lantik dan Resmikan Kantor Forum Musyawarah Kiai Kampung Nusantara Surabaya
