Upaya mewujudkan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata tak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Seperti yang terjadi di SMA Negeri Banyuwangi ini, para wali murid mengaku dipatok biaya masuk siswa baru Rp 5 juta, bahkan lebih.
- Pemkab Banyuwangi Sebut Menikahkan Korban Rudapaksa dengan Pelaku Bukan Solusi
- Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97 persen untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
- Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi, Pj Gubernur Adhy Komitmen Kawal PTSL
Ini terjadi di salah satu sekolah negeri yang tak jauh dari pusat Kota Banyuwangi. Sontak hal itu dikeluhkan sejumlah wali murid.
Peserta didik baru seperti diharuskan untuk membeli kain seragam seharga Rp.2.250.000. Bagi murid perempuan ada tambahan kain untuk kerudung Rp.100 ribu, sehingga berjumlah Rp.2.350.000.
Kemudian, wali murid juga dibebankan uang gedung Rp3 juta yang disebut-sebut sebagai dana peran serta masyarakat untuk sarana dan prasarana. Informasinya, hal ini diberi tempo selama 6 bulan.
Salah satu wali murid, EI, merinci jika dijumlahkan seluruh biaya yang harus dirogoh bisa mencapai Rp.10 juta. Mulai dari, seragam, uang gedung, atribut atau aksesoris sekolah, sepatu, biaya jahit seragam, tas, infaq Rp.25 ribu dan Rp.200 ribu lagi untuk operasional perbulan, mirip SPP.
Apabila ingin dapat keringanan, wali murid diminta melampirkan surat keterangan dari desa/kelurahan.
“Belum lagi nanti kalau ada tarikan per kelas, Rp.10 juta dewe wes pokoke mblenger,” keluhnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (8/8/2023).
Secara terpisah, Kepala Sekolah SMAN 1 Giri Taruna Bangsa, Mujib mengatakan, jika masalah seragam sangat fleksibel. Ada yang mendapat gratis dari kakak kelas, ada pula yang membeli di koperasi sekolah dengan mencicil.
“Tapi kekurangannya sekolah yang menutup, seperti itu. Kemudian ada yang diberi langsung oleh kita putih abu-abu, kemudian juga banyak yang beli atribut saja dari kita,” ujarnya.
ia menegaskan tidak semua wali murid dibebankan biaya awal masuk sekolah yang sama. Ada yang dibantu sekolah, ada pula yang memilih membeli secara mandiri.
Mujib mengaku, hingga pekan lalu banyak wali murid yang hanya ambil kain seragam dan belum lunas. Koperasi, kata dia, memberi kelonggaran, meski nantinya pihak sekolah akan menalangi lebih dulu bila sudah jatuh tempo terhadap pemasok kain seragam, atribut, dan aksesoris.
“Tapi pada akhirnya sekolah yang support. Kasihan kalau dia minus koperasi itu. Per hari ini ada 50 lebih yang ambil saja, sebagian nitip saja. Kita sangat fleksibel seperti itu,” ujarnya.
Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Giri Taruna Bangsa, A. Fahrurrozi mengatakan, sekolah memang membutuhkan anggaran. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana yang berasal dari Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari pemerintah provinsi telah ada salurannya sendiri.
Dari situ, sekolah melalui komite melakukan penggalangan dana kepada peserta didik baru/ wali murid, sebesar Rp.3 juta yang dapat dicicil selama 3 tahun.
“Mulai dari 0 sampai 200 ribu rupiah untuk dana peran serta masyarakat operasional. Sedangkan, terkait dengan dana peran serta masyarakat sarana prasarana besarannya adalah 0 sampai 3 juta dan itu dibayar dicicil selama 3 tahun,” jelasnya.
Untuk diketahui, angka Rp.3 juta tersebut berasal dari 9 item pengadaan sarpras atau uang gedung yang sebesar Rp,1.5 miliar yang dibagi sejumlah 303 wali murid, sehingga ketemu nilai sejumlah Rp. 5,1 juta.
Kemudian, sebagian wali murid mengaku keberatan. Akhirnya uang gedung "disepakati" Rp3 juta. Namun, tidak sedikit wali murid yang memilih untuk diam saat pengambilan voting dalam rapat wali murid yang dihadiri oleh kepala dan komite sekolah tersebut. 
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
