Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Malang HM Sanusi di Jalan Gede, Kota Malang direnovasi dengan menyedot anggaran miliaran dalam kurun waktu tiga tahun. Renovasi itu dimulai senjak 2021 saat Pandemi Covid-19 hingga 2023 ini.
- Penutupan Bulan Bung Karno, Wali Kota Eri Berharap Anak-anak Surabaya Berjiwa Seperti Seokarno
- PDAM Naikkan Tarif, Komisi B DPRD Surabaya: Layanan Harus Semakin Baik
- Tanpa Ada Masa Transisi, Permenperin 03/2021 Dinilai Janggal
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPKPCK (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya) Kabupaten Malang Johan Dwijo Saputro mengatakan, bahwa Rumdin Bupati Malang bukan hanya peristirahatan, namun sekaligus tempat rumah kerja.
"Fungsi Rumah Dinas Bupati ini bukan hanya peristirahatan, akan tetapi fungsinya juga sebagai rumah kerja beliau. Banyak OPD yang rapat di sana, nah rapatnya tidak tahu waktu. Terkadang rapat dimulai jam satu siang sampai masuk waktu maghrib. Bahkan sampai tengah malam," ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (7/12).
"Pokok sesuatu yang perlu dirapatkan ya di sana. Jadi Bupati lebih muda. Biar tidak riwa-riwi (mondar-mandir) ke Kantor Pendopo Malang. Maka fasilitas di sana (Rumdin) juga harus disesuaikan, yang sekarang dalam proses, yaitu membangun dapur dan di atas dikasih Mushollah," imbuhnya.
Disinggung bahwa di Rumdin Bupati sudah ada Mushollah di bagian bawah lantai dasar, ia menjelaskan ruang rapat kerja Bupati berada di atas lantai dua, sehingga para kepala OPD tidak harus turun ke lantai dasar.
"Masak pas rapat, kepala OPD harus turun. Mangkanya sekalian di atas itu. Dulunya satu lantai. Maka dari itu, secara proses dikembangkan. Dan ini bukan proyek multiyears," ungkapnya.
Johan juga menyampaikan, bahwa pembangunan sejak tahun 2021 dilakukan berawal dari atap rumah Rumdin Bupati yang bocor. Kemudian pembangunan dikonsep rumah sambil tempat bekerja.
"Kalau penganggaran rehabilitasi di tahun 2021 memang kaitannya ada bocor, sekalian rumah dikonsep sambil bekerja. Makanya itu disesuaikan. Karena rumah itu ditinggali, apabila rumahnya dibongkar total kan tidak bisa. Maka dari itu dilakukan perbaikan secara bertahap," paparnya.
Selanjutnya, ketika ditanya soal seberapa prioritas dilakukan Rehab Rumah Bupati Malang itu, padahal anggaran di tahun 2023 ini banyak dilakukan pemangkasan di beberapa dinas.
"Kalau masalah prioritas silahkan tanya ke Bappeda. Mana yang lebih prioritas mana yang tidak. Kita kan mendapatkan plot anggaran di dinas masing-masing. Jadi prioritas itu macam-macam bentuknya. Seperti mandatory (wajib) harus dilakukan kayak gaji pegawai, kemudian ada prioritas untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat, menunjang administrasi pemerintahan. Kemudian ada pembangunan infrastruktur di masyarakat untuk mendongkrak ekonomi," bebernya.
"Sehingga, masalah menilai prioritas ini sangat relatif sekali. Kami rasa Rumdin itu kembali dianggarkan tahun ini memang mendesak untuk bekerja. Biar Bupati tidak riwa-riwi (mondar-mandir) ke pendopo dan ke rumah. Apalagi di pendopo dibuat cagar budaya, jadi keutuhannya harus dijaga. Makanya salah satu pertimbangannya beliau memilih di rumah Jalan Gede. Selain itu, padat sekali jadwal beliau," tambahnya.
Masih kata Johan, dengan direhabnya Rumdin Bupati menjadi lebih efektif bekerja untuk rakyat.
"Efektifitas itu kan penting, kita bekerja untuk rakyat memang mempercepat sesuatu yang praktis. Kalau memang di sana memungkinkan, kan tidak ada salahnya. Di sana kan banyak menerima tamu. Terkadang subuh masih menerima tamu. Beliau sosok orang yang terbuka," tandasnya.
Berikutnya, disinggung mengenai anggaran rehab di tahun 2021 dari harga pagu senilai Rp 1,2 miliar ke harga kontrak senilai Rp 959 juta dan anggaran rehab tahun 2023 dari harga pagu senilai Rp800 juta ke harga kontrak Rp 680 juta, yang mana melalui proses lelang nantinya tidak berpengaruh terhadap kualitas bangunan? Pihaknya menuturkan tidak masalah dan logis.
"Semua inikan melalui proses perencanaan. Dan melalui proses lelang melalui LPSE. Dengan adanya proses lelang itu untuk menguji juga. Seumpama harga lelangnya rendah dan tidak sesuai spesifikasi yang kita minta, tentu tidak bisa lolos juga mereka (kontraktor pemenang). Jadi ini logis. Ternyata kontraktor ini bisa mengefektifkan pekerjaannya sampai turun segitu," tegasnya.
Apakah di tahun 2024 akan dilakukan penganggaran kembali untuk merehab Rumdin Bupati Malang? Johan mengaku belum tahu. Karena anggaran di tahun 2024 belum didok atau diputuskan.
"Sepanjang ini, karena anggaran belum didok, kita belum tahu. Nanti, setelah didok maka kita akan tahu kemana saja anggaran itu. Ini kan juga masih ada pergeseran. Dan masih disepakati juga dengan DPRD," ungkapnya.
"Kalaupun ada anggaran di tahun depan, mungkin dianggarkan pemeliharaan saja. Pembelian cat dan lain-lain. Karena Rumah Dinas Bupati, masak korep (dekil). Memang harus ada perawatan. Tapi secara pasti kita belum melihat. Kalau rehab kemungkinan tidak. Namun, jika setelah ini ada lagi, kita tidak tahu, namanya juga perkembangan," lanjutnya.
Terakhir, dari pantauan di Rumah Dinas Bupati masih banyak tumpukan material. Apakah pekerjaan itu bakal selesai di akhir tahun 2023 ini? Johan mengatakan optimis selesai pada akhir Desember ini.
"Sampai saat ini belum selesai. Kalau sampai saat ini presentase belum tahu. Senyatanya kontraknya habis desember akhir ini. Tapi kita optimis bakal selesai di Desember ini," pungkasnya. 
- KPK Ultimatum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor untuk Penuhi Panggilan Penyidik Hari Ini
- Dinsos Kabupaten Madiun Salurkan Bansos Pencegahan Stunting
- Pengurus Faji Probolinggo 2024-2028 Resmi Dilantik
ikuti update rmoljatim di google news
