Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada desa-desa yang telah patuh dalam penyampaian SPT tahunan, pembayaran PBB, dan pajak kendaraan bermotor.
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara penghargaan "Desa Patuh" Tahun 2024 di Pendopo Ronggo Djoemono, Madiun.
Acara tersebut terselenggara atas kolaborasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun dengan Bappenda Provinsi Jawa Timur dan Bappenda Kabupaten Madiun.
"Pajak ini sebenarnya akan kembali kepada pelayanan kita, baik infrastruktur, membenahi lembaga-lembaga pendidikan kita, ataupun bidang Kesehatan. Harapan kita pajak makin baik, kesadaran masyarakat untuk bayar pajak makin bagus nanti pembangunan kita bisa lebih baik lagi," ujar Pj Sekda Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (19/2).
Tampak hadir dalam acara tersebut, Sesditjen Kemendagri, Perwakilan Badan Pemberdayaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, dan berbagai instansi terkait. Serta camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Madiun.
Kategori penghargaan meliputi kepatuhan SPT Tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran PBB.
Desa pemenang penghargaan "Desa Patuh" tahun 2024 adalah antara lain Desa Sambirejo Kecanagab Geger, Desa Kuncen Kecamatan Mejayan, dan Desa Kranggan Kecamatan Geger untuk kategori kepatuhan SPT Tahunan.
Sementara itu, untuk kategori pembayaran pajak kendaraan bermotor, penghargaan diberikan kepada Desa Bacem Kecamatan Kebonsari, Desa Geger Kecamatan Geger, dan Desa Putat Kecamatan Geger.
Sedangkan untuk kepatuhan pembayaran PBB, penghargaan diraih oleh Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Kebonsari Kecamatab Kebonsari, dan Desa Kedungrejo Kecamatab Pilangkenceng.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Madiun, Rizaldi menjelaskan tujuan diadakannya penghargaan "Desa Patuh" ini untuk mengubah konotasi negatif tentang pajak di masyarakat bahwa saat ini pajak dianggap beban. Menurutnya, pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat vital.
"Negara kita 85% APBN itu dari pajak, nah bagaimana kita mengoptimalkan pajak, bagaimana bangsa kita kedepan bisa bertarung di level dunia, artinya pajak itu akan terus dibutuhkan untuk pembangunan negara kita," tegas Rizaldi.
Kepala Bappenda Kabupaten Madiun, Muhammad Hadi Sutikno menambahkan, saat ini pembayaran pajak sudah menggunakan aplikasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengecek status pembayaran pajak mereka.
"Mudah-mudahan kegiatan ini terus kita laksanakan, untuk memotivasi desa-desa lebih semangat untuk menggerakkan masyarakatnya taat terhadap pajak," tandasnya. (ADV) 
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
