RMOLBanten. Ada beberapa catatan pentig terkait Pilkada serentak di Banten yang baru saja usai. Catatan , sebagai bahan evaluasi perbaikan teknis penyelenggaran pilkada ke depan, sekaligus upaya edukasi kepada masyarakat.
- Perkuat SDM Petani, Anggota DPR RI Neng Ema Gandeng Kementrian Pertanian Gelar Bimtek Biosaka
- Tepis Isu Keretakan, Wabup Jember Pastikan Hubungannya dengan Bupati Tetap Harmonis
- Erick Thohir Sebut Terlalu Dini Bahas Soal Capres-cawapres
Di Kota Serang, kata Nana, obyek yang menjadi pemantauan JRDP analisa awal mengenai kemungkinan maraknya praktek politik analisa uang.
"Setidaknya secara kuantitas banyaknya jumlah kasus politik uang yang kini ditangani Panwaslu Kota Serang menjadi indikator bahwa analisa JRDP sehari sebelum hari H pencoblosan terkonfirmasi benar," tambahnya.
JRDP kata Nana, mendukung penuh penanganan pelanggaran pidana pemilu yang kini sedang berproses pengadilan. Namun Kedepan harus ada skema yang efektif untuk menghentikan praktik membeli suara pemilih tersebut.
Sementar itu Pilkada Di Kabupaten Tangerang, praktek yang terjadi di TPS Desa Sidoko, Kecamatan Gunungkaler, adalah sebuah anomali demokrasi.
"Bagaimana tidak di tengah upaya serius KPU menciptakan pemilu/pilkada yang transparan dan berintegritas masih ada perilaku pemilih yang memilih lebih dari satu surat suara bahkan difasilitasi oleh KPPS. Ini Jelas sebuah kemunduran," tegasnya.
Untuk pilkada dengan calon tunggal, diterangkan Nana JRDP punya analisa khusus. Calon tunggal, kata Nana menyebabkan kompetisi yang tidak seimbang sekaligus skeptisme masyarakat.
"Imbasnya adalah penyelenggara pemilu berpotensi bersikap lalai. Sehingga terjadi Pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang," tuturnya.
Selain itu, lanjut Nana, secara teknis ada kesulitan tersendiri bagi pemilih yang hendak memberikan hak pilihnya kepada kolom kosong.
"Ini terjadi karena kolom kosong tidak memiliki nomor urut.Ketika masuk ke bilik suara dan membuka surat suara, pemilih yang berniat mencoblos kolom kosong khawatir tanda pilihannya dihitung sebagai suara tidak sah karena mencoblos di luar kolom bergambar pasangan calon yang memiliki nomor urut," terangnya.
Sementara itu, dari sisi teknis manajemen pilkada, dilanjutkan Nana perlu kiranya KPU harus lebih memperbaiki pola pemutakhiran daftar pemilih. Fakta di hari H ditemukan banyak pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar.
"Hal lain, KPU juga perlu segera mendisain pola sosialisasi yang lebih efektif dan mengena kepada publik. Bukan malah porsi anggaran sosialisasi lebih banyak dialokasikan untuk belanja barang yang kemudian dibagi-bagikan kepada peserta sosialisasi," katanya.
"Ini Jelas sebuah pola yang sama sekali tidak mendidik Satu sisi melarang pemilih menerima uang dari kandidat, sisi lain KPU mentradisikan memberi barang di setiap even sosialisasi," ujarnya.
JRDP juga mengkritisi keikutsertaan Parpol, menurutnya Parpol wajib memperbaiki pola rekrutmen calon kepala daerah yang hendak diusung dalam pilkada utamanya di daerah yang mengalami calon tunggal.
"Pelibatan publik dalam seleksi calon kepala daerah sama sekali tidak tampak. Padahal bnyak cara yang bisa dilakukan.Seperti konvensi, uji publik, atau kampanye pendahuluan," ujarnya.
Kata Nana, rakyat jangan tiba-tiba disuguhi komitmen antar parpol untuk mengusung calon tunggal tanpa terlebih dahulu dijelaskan sabab musababnya.
"Pemilih tiba-tiba diberi kenyataan bahwa mereka harus memilih kolom kosong atau calon tunggal tanpa diberi referensi yang cukup mengenai latar belakang motivasi parpol mengusung si calon tunggal," jelasnya. [dzk
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tentukan Dapil Pemilu 2024, KPU Pusat dan Provinsi Gelar Rakor
- PAW Anggota Dewan Partai Nasdem, DPRD Segera Gelar Sidang Paripurna Istimewa
- Begini Klarifikasi Ferdinand Hutahaean Soal "Allahmu Lemah"
