Kondisi keuangan negara kondisi kritis. Menteri Keuangan Sri Mulyani disorot. Namun Menkeu menyebut kas negara masih cukup untuk menggaji pegawai negeri seluruh Indonesia selama tiga bulan.
- Coblosan Pemilu 2024 Usai, Ketua PBNU Ajak Seluruh Umat Tetap Menjaga Kerukunan
- Komisi C DPRD Tempuh Jalur Politik Tolak PSN di Surabaya
- Pemilu 2024, LSN Effect Penyumbang Suara Terbesar Prabowo-Gibran Dan Gerindra Di jatim
Masalah itu berimbas pada kondisi kas negara berada pada titik kritis. Didik menjelaskan, selama ini banyak intervensi dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan Menkeu.
"Begitu dia (Menkeu) mengambil kebijakan, ada torpedo (intervensi) dari yang lain, yang tidak formal dan muncul tiba-tiba," kata Didik dilansir Kantor Berita RMOL, Selasa (25/6).
Masalah lain di era Sri Mulyani adalah adanya pemberian insentif secara jor-joran kepada investor.
"Itu bikin makin cekak lagi. Belum lagi bunga obligasi, orang yang punya investasi dikasih insentif," sambungnya.
Dengan kata lain, Kementerian Keuangan di tangan Sri Mulyani seakan tak memiliki kekuatan untuk melawan intervensi yang ada.
"Menkeu tidak punya kekuatan, dia ditorpedo dari orang-orang yang punya kepentingan sehingga presidennya bingung, tapi mana yang dekat itulah yang dimbil keputusan," tutur Didik.
"Jadi sebenarnya kebijakan itu tidak fokus, namanya kebijakan autisme. Hari ini diputus naikkan harga bensin, besoknya ditorpedo. Naikkan yang lain, ditorpedo lagi. Jadi enggak punya kepastian karena kepemimpinanya tidak kuat," sambungnya.
Melihat kecenderungan tersebut, Presiden Jokowi dinilai harus berbenah agar ekonomi negara tak makin terpuruk. Salah satunya dengan menguatkan kepemimpinan di sektor ekonomi.
"Enggak boleh ada cawe-cawe. Jangan siapa yang deket, siapa yang bisikin, itulah (kebijakan) yang jalan. kebijakan itu bisa diuji mana yang baik nmana yang tidak. Didiskusikan, diolah dalam proses kebijakan formal. Jangan tiba-tiba menurunkann suku bunga obligasi, ekspor," tandasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ada Perayaan Ulang Tahundi Paripurna, Puan Maharani Dilaporkan ke MKD
- Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara Gelar Nobar Perjalanan Kim Jong Un ke Rusia
- Aliran Dukungan PKL Surabaya Dideklarasikan untuk Gus Muhaimin
