Mujadalah Kiai Kampung (MKK) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang siap berantas budaya korupsi di Indonesia. Bahkan Prabowo menyatakan siap mati untuk bangsa dan rakyat.
"Saudara-saudara sekalian, Pemerintahan yang saya pimpin, bertekad untuk berusaha menghilangkan budaya korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu, ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Saya setiap hari diejek, tiap hari diancam, setiap hari macam-macam. Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya," tegas Prabowo.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei 2025.
Menurut pendiri MKK, Najib Salim Atamimi, pidato Presiden Prabowo itu adalah kabar baik untuk bangsa dan rakyat Indonesia.
"Ini komitmen yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Budaya koruptif, memang harus segara dihilangkan, diberantas dari Indonesia," kata Najib dikutip RMOLJatim.
Ia menegaskan, langkah dan niat suci Presiden Prabowo itu harus didukung semua pihak, terutama lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga negara lainnya.
Jika lembaga penegak hukum tidak siap menjalankan komitmen dan perintah Presiden Prabowo, lanjut Najib, Mujadalah Kiai Kampung yang akan memimpin lembaga yang menangani pemberantasan korupsi itu.
"Seperti KPK, Kejaksaan Agung dan lembaga terkait lainnya," tegas Najib.
Karena itu, Najib meminta KPK, Kejagung dan Kepolisian untuk betul-betul serius dalam menangani tindak pidana korupsi yang membahayakan bangsa Indonesia.
Regulasinya harus dibenahi, oknum pejabatnya harus betul-betul bekerja untuk bangsa dan rakyat. Jangan tebang pilih dan mudah disuap atau bermain-main dengan kasus korupsi.
"Uang negara yang dikorupsi para koruptor harus dikembalikan kepada negara yang nantinya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tegasnya.
Pemerintah dan rakyat Indonesia, harus memiliki kesadaran bersama-sama untuk menghilangkan budaya korupsi yang ada di Indonesia.
Begitu juga, kata Najib, komitmen partai politik (Parpol) juga harus menjadi pelopor dalam memberantas budaya korupsi.
“Pejabat negara yang terbukti korupsi, harus segara diganti. Jabatannya harus diganti pejabat yang bersih dari perilaku korupsi. Demikian juga di tubuh partai politik. Harus jadi teladan rakyat. Partai harus bersih dari perilaku korupsi," tegasnya.
Menurut Najib, untuk memperbaiki bangsa ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan Presiden. Melainkan seluruh rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban bagaimana negara Indonesia ini bermartabat di mata dunia. “Jadi negara maju dan sejahterah," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kekayaan Danantara Diyakini Bisa Tembus Lebih Dari 1 Triliun Dolar AS
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
- Prabowo Sudah Mendengar Tuntutan Purnawirawan TNI Copot Wapres Gibran
