Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa rekonsiliasi pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2019 tidak bisa diartikan menghapus oposisi.
- CIIA Nilai Klarifikasi Ferdinand Mempertegas Kicauannya Dibuat dengan Sengaja
- Jokowi Pilih Kerja Ketimbang Komentari Relawan Laporkan Rocky Gerung ke Polisi
- Kunjungan Surya Paloh ke Demokrat, AHY: Kami Ingin Kapal Koalisi Ini Berlayar dan Menang
Bukan sekedar soal masa depan demokrasi, kata Dedi, ketika semua pihak berada di lingkaran kekuasaan. Maka, hal tersebut akan berdampak pada kinerja.
Dedi mencontohkan pengalaman saat dia menjabat Bupati Purwakarta. Saat itu, kata Dedi waktunya habis sia-sia untuk upaya rekonsiliasi. Akibatnya terlalu banyak orang yang membuat kinerja berjalan kurang efektif.
"Terlalu banyak kerumunan kelompok masyarakat di sekitar saya, itu membuat kinerja tidak efektif, karena waktu dihabiskan untuk ngobrol dan diskusi," jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, sekalipun rekonsiliasi sukses dilaksanakan dan ketegangan politik meregang. Oposisi di Indonesia tetap harus ada.
"Tetap diperlukan sikap kritis kepada pemerintah," tukas Dedi.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komisi A DPRD Madiun Dukung SE 3 Menteri soal Pembelajaran di Bulan Ramadhan
- IPW Tidak Sepakat Polri di Bawah Mendagri, Sebab Menteri Jabatan Politis
- Diduga Palsukan Dokumen, Ketua KPU Bondowoso: Kami Siap Gontok-gontokan dan Adu Data
