dispendik jatim

Dari 18 Mitra Kerja Komisi E DPRD Jawa Timur, hanya Dinas Pendidikan yang mendapatkan tambahan dana sangat besar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2024.

DPRD Jawa Timur menilai penerapan sisrem zonasi di Jatim masih belum ideal. Pasalnya, sekolah negeri di setiap kecamatan belum merata. Demikian dikatakan oleh anggota komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno pada Sabtu (5/5/2024).

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur H.Suwandy Firdaus menyoroti pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024. Dia meminta agar Dispendik Jatim profesional dan menaati aturan yang berlaku, agar pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar.

Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) yang cukup sulit dikeluhkan oleh 32 wali murid dan meminta advokasi kepada Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Cabang Bondowoso.

Sidang kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim tahun 2018 senilai Rp16,2 miliar, dengan dugaan nilai kerugian negara sekitar Rp8,2 miliar kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (24/10).

Sidang dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim tahun 2018 senilai Rp16,2 miliar, dengan dugaan nilai kerugian negara sekitar Rp8,2 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (3/10).

Delapan hari lagi, tepatnya pada 18 Agustus, Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) berencana melakukan uji coba pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Delapan hari lagi, tepatnya pada 18 Agustus, Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) berencana melakukan uji coba pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Delapan hari lagi, tepatnya pada 18 Agustus, Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) berencana melakukan uji coba pembelajaran tatap muka untuk jenjang SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB).