pemprov jatim

Setelah memulai perbaikan fasilitas umum (fasum) terdampak gempa bumi di Pulau Bawean Kab. Gresik, akhir April lalu, kini Pemprov Jatim bersama stakeholder terkait telah berhasil merampungkan semua kegiatan tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim pada 7.201 orang hasil rekrutmen tahun 2023 di Graha Unesa Surabaya, Selasa (23/7)

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meresmikan Jembatan Lumbang dan Tanggul Sungai Lumbang di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Minggu (14/7).

Penjabat (Pj.) Gubernur Adhy Karyono dan Pimpinan DPRD Jawa Timur menandatangani persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (1/7).

Pemprov Jawa Timur didorong untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk melestarikan lingkungan. Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pemanfaatan gas alam sebagai solusi untuk mencapai kemandirian energi dan kelestarian lingkungan di Jawa Timur.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim meminta agar Pemprov lebih memperhatikan beberapa permasalahan sosial seperti kemiskinan, stunting, tinkat pengangguran dan perkawinan anak usia dini. Hal itu dikatakan oleh Juru bicara (Jubir) Fraksi PDIP DPRD Jatim, Rachmawati Peni Sutantri.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jatim dan 10 pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang berhasil mendominasi raihan predikat 10 besar pada Digital Government Award SPBE Summit 2024.

Ketua Komisi D DPRD Jatim dokter Agung Mulyono berharap agar Pemprov Jatim menuntaskan permasalahan Rusunawa Gunung Sari Surabaya dalam dua bulan kedepan. Menurut Bendaharap DPD Demokrat Jatim tersebut, Pemprov Jatim harus mengambil jalan tengah,  agar permasalahan penggusuran terhadap penghuni rusunawa terselesaikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta menjaga stabilitas pangan di daerah untuk mencegah terjadinya inflasi. “Stabilitas harga pangan ini juga ngaruh ke inflasi daerah, sehingga harus sama-sama kita jaga stabilitas ini agar inflasi juga terjaga dan daya beli masyarakat juga terjaga,” kata anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika.

DPRD Jawa Timur menilai penerapan sisrem zonasi di Jatim masih belum ideal. Pasalnya, sekolah negeri di setiap kecamatan belum merata. Demikian dikatakan oleh anggota komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno pada Sabtu (5/5/2024).

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Adam Rusydi berharap agar predikat opini Wajah Tanpa Pengececualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2023 akan memperkuat akuntabilitas.

Pemprov Jawa Timur berhasil mencatat prestasi gemilang dalam menjalankan evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam evaluasi terbaru, berhasil mencapai 82,24 persen, melampaui target nasional sebesar 75 persen perihal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dari tahun 2005 sampai Desember 2023. 

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Adam Rusydi mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jatim kembali meraih opini Wajah Tanpa Pengececualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2023.

Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim kompak berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.

Anggota DPRD Jawa Timur Nasih Ascal meminta agar Pemprov Jatim memprioritaskan pembangunan di wilayah Madura. Langkah itu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut yang masih tinggi.