Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik Jawa Timur, diminta melakukan klarifikasi ke Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Terkait penghapusan 43 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Gresik.
- Tingkatkan Kemampuan Leadership, Pejabat Struktural Pemkot Surabaya Digembleng di Pascasarjana Unair
- Overkapasitas, Lapas Blitar Akan Direlokasi
- Kabupaten Probolinggo Segera Miliki Rumah Singgah Orang HIV Aids
Desakan itu disampaikan Ketua Komisi lV DPRD Gresik Mohammad setelah mendapatkan laporan tentang adanya penghapusan bantuan keluarga miskin yang jumlahnya mencapai puluhan ribu.
"Penghapusan data keluarga miskin yang biasanya mendapat bantuan dari pemerintah itu, sangat dikeluhkan oleh mereka yang selama ini menerima," katanya kepada Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (28/1).
“Mereka (keluarga miskin) menanyakan kenapa tiba-tiba dicoret dari data penerima bantuan PKH yang selama ini didapatkannya. Padahal mereka mengaku masih sangat membutuhkan bantuan itu. Untuk menunjang kondisi perekonomian mereka," imbuhnya.
Terhadap persoalan ini, Mohammad mensinyalir penghapusan data PKH itu akibat Dinsos Gresik tidak mampu menyerap anggaran yang sudah ada, sehingga pemerintah pusat menganggap Gresik sudah tidak membutuhkan.
“Mestinya Dinsos koperaktif, apalagi fakta di lapangan selama PKH dilaksanakan masih banyak yang membutuhkan. Tidak bisa Dinsos lepas tangan terkait persoalan ini, harus punya solusi," tukasnya.
Pihanya juga curiga jika selama ini penyaluran bantuan PKH tidak tepat sasaran sehingga dihapus.
“Jika itu benar, maka solusinya Dinsos harus melakukan pendataan ulang dan survey langsung ke lapangan. Agar mengetahui kondisi riil, bahwa apakah penyalurannya selama ini sidah tepat sasaran," tandasnya.
Dikatakan Mohammad, tujuan PKH sebenarnya sangat baik, sebab mengurangi dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
“Paling tidak, bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam hal peningkatan kesejahteraan," pungkasnya.
- Wali Kota Probolinggo Pantau Vaksinasi Penyandang Disabilitas Door To Door
- Upaya Pemkab Bondowoso Jelang Ramadhan
- PPSLB3 BUMD Pemprov Jatim Siap Dioperasionalkan, Gubernur Khofifah: Jadi Solusi Atasi Masalah Limbah B3 di Jawa Timur
