Pernyataan pemerintah di tengah wabah Covid-19 dianggap publik membingungkan.
- Komisi VI Minta Pemerintah Batasi Barang-barang Impor Demi Melindungi UMKM
- KPK Diminta Investigasi Keuangan Kemenag Terkait Dugaan Sabotase Muktamar NU
- Jokowi dan Iriana Mulai Kemasi Barang Pribadi dari Istana Negara
Pemerintah awalnya mendengung-dengungkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi kemarin Presiden Joko Widodo membantah telah melakukan pelonggaran tersebut.
Demikian pula dengan kebijakan diizinkannya warga usia di bawah 45 tahun untuk bekerja kembali dan kembali beroperasinya transportasi massal.
"Kondisi ini perlihatkan buruknya komunikasi kebijakan pemerintah, keberadaan para ahli komunikasi di Istana perlu diragukan peran dan fungsinya," ucap dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
Kebijakan yang simpang siur dan tidak satu komando itu, kata Dedi, justru menjadi malapetaka. Sebab, masyarakat akan tidak acuh lagi pada pernyataan pemerintah dan tidak patuh lagi menjalani PSBB.
“Jadi jika ada kerumunan warga di jalanan, di simpul transportasi umum itu wajar. Jelas itu imbas statemen elit yang tidak dapat dipercaya," tegas Dedi.
Bahkan, kata Dedi, Presiden Jokowi akan semakin tersudut jika semua statemennya ditafsir berbeda oleh para pembantu di kabinet.
"Citra presiden yang tidak sanggup mengelola komunikasi bisa memperburuk reputasi kepala negara," pungkas Dedi.
- Usai Pidato Prabowo Berjoget Gemoy di Depan Megawati
- Saatnya Gelar Operasi Militer, Connie Bakrie Menduga Tentara Bayaran yang Serang TNI di Papua
- Pansus BLBI DPD RI Jilid 2 Fokus Pidanakan Obligor
ikuti update rmoljatim di google news