Soal Pembukaan Sekolah, Gerindra Jatim Minta Khofifah Patuhi Saran Epidemiolog

Anwar Sadad
Anwar Sadad

Wakil ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak terburu-buru dalam membuka proses belajar mengajar tatap muka di Jawa Timur.


Dikhawatirkan, kalau kebijakan itu terlalu dipaksakan kan an-nur akan menyebabkan penularan covid 19 di Jatim makin tinggi, karena banyak siswa yang tidak siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat masa pandemi covid 19.

Anwar Sadad meminta agar Khofifah memperhatikan serta mematuhi saran epidemiolog sebelum kebijakan pembukaan sekolah tersebut diberlakukan.

"Kebijakan yang diambil harus memperhatikan rekomendasi dari ahli, scientific dan epidemologi karena ini bukan sakit biasa," katanya pada Kamis (20/8/2020).

Dikatakan Sadad, Pemprov Jatim harus sepenuhnya memperhatikan saran dari ahli epidemiologi yang sangat berkompeten dalam memantau situasi di saat pandemi covid 19.

Menurut dia, situasi pandemi covid 19 tidak bisa dianggap sebelah mata pasalnya kondisi di Jawa Timur sendiri kurva penularan masih terus terjadi sehingga pembukan sekolah harus dikaji secara matang. Apalagi, ada siswa di Kabupaten Tulungagung yang dinyatakan positif covid 19 sehingga harus dijadikan pertimbangan sebelum membuka sekolah di wilayah lain.

 Sadad khawatir jika nantinya kebijakan pembukaan sekolah tersebut tetap dipaksakan, kurva penularan covid 19 di Jatim akan kembali melonjak.

Seperti diketahui, Pemprov Jawa Timur melalui dispendikjatim melakukan uji coba terbatas pada proses belajar mengajar secara tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Jawa Timur. Kebijakan itu diberlakukan untuk wilayah yang yang mendapatkan status zona hijau dan zona kuning nantinya kebijakan itu akan dievaluasi secara berkala sebelum proses belajar tatap muka benar-benar diberlakukan secara menyeluruh.

Sementara untuk siswa jenjang SMP, SD dan TK Dispendik Jatim masih memberlakukan kebijakan proses belajar mengajar secara daring atau online. Pasalnya, ketiga siswa dari jenjang tersebut dianggap masih belum bisa secara maksimal dalam melaksanakan protokol kesehatan di saat masa pandemi covid 19.