Pengembalian surat rekomendasi oleh pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhdin merupakan pukulan telak bagi DPP PDIP.
- Buronan Korupsi Kejati Sumbar Berhasil Ditangkap Di Sidoarjo
- Pernah Terjadi Likuifaksi Pasca Gempa di Pasaman, BMKG Minta Warga di Wilayah Lereng Mengungsi
- Buronan Korupsi Bencana Alam Sumbar Berhasil Ditangkap
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, fenomena tersebut muncul setelah Ketua DPP PDIP Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani mengharapkan Sumbar menjadi Provinsi yang mendukung Negara Pancasila.
"Secara politik itu pukulan telak bagi PDIP, bahwa tidak semua orang menjadikan rekomendasi partai itu segala-galanya," ujar Adi melansir pemberitaan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/9).
Jika dikaji secara komunikasi, pernyataan Puan jelas-jelas menyinggung harkat dan martabat warga Sumbar, khususnya orang Minang.
"Kalau saya melihat itu (dikembalikannya surat rekomendasi) sebagai bentuk protes sekaligus ketersinggungan politik terhadap pernyataan Puan ya. Karena harga diri bagi seorang Sumbar Minang itu melampaui di atas segala-galanya, bahkan melampaui urusan politik," terangnya.
Jika mau jujur, lanjut Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN Jakarta ini, rekomendasi partai itu penting bagi Mulyadi-Ali Mukhdin untuk maju di Pilkada.
Meski demikian, karena pernyataan Puan yang melukai dan menyakiti hati orang Minang maka rekomendasi itu dikembalikan.
"Tentu saja ketersinggungan bentuk kemarahan dari statement Mba Puan yang provokatif itu. Artinya politik bagi orang Sumbar nomor dua. Yang lebih utama bagi mereka adalah harga diri," demikian Adi Prayitno.
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi: Segera ke PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan Parpol Lain
- PDIP Beri Sinyal Berkoalisi Dukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024
