Jokowi dan Kabinetnya Tak Berbuat Apa-apa Atas Kedaulatan Pangan, Buktinya Kedelai Masih Impor

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng/Ist
Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng/Ist

Hingga saat ini kedelai masih impor. Kabinet Presiden Jokowi sejauh ini dinilai belum berbuat banyak hal atas kedaulatan pangan.


Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng melansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/1).

"Masalah kedelai yang direspons kaget oleh 'sinuhun' Jokowi menunjukkan bahwa rapat-rapat kabinet tidak membahas masalah ini. Artinya, pemerintah tidak menaruh perhatian yang baik terhadap pangan dan pertanian," katanya.

Selain itu, kekagetan presiden yang mendapati kedelai, gula, hingga beberapa bahan lain yang masih menggantungkan dari pasokan asing juga menunjukkan buruknya perencanaan kabinet terkait produksi, kebutuhan pangan, dan sektor pertanian dalam negeri.

"Masalah impor pangan, beras, gandum, kedelai, gula, garam, dan lain sebagainya yang jutaan ton itu juga belum ada kemajuan dalam lima tahun terakhir. Jadi sebetulnya mereka tidak berbuat apa-apa," kritiknya.

Dalam rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya terkait beberapa bahan pertanian masih impor.

Ia pun meminta kepada jajaran untuk menerapkan kebijakan yang tidak bersifat konvensional agar bisa membangun kawasan ekonomi secara luas.

"Percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit, enggak ngaruh apa-apa sama yang impor tadi. Karena problem dari dulu sampai sekarang kenapa kedelai di Indonesia bisa tumbuh baik, petani enggak mau tanam? Karena harganya kalah dengan kedelai impor," tegas Presiden Jokowi.