Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kebijakan PPKM skala mikro diterapkan karena wilayah yang menjadi zona merah penyebaran covid 19 di Jawa Timur masih tergolong tinggi.
- PPKM Dicabut, Pemerintah Didesak Antisipasi Varian Baru Corona
- Mengelola yang Tak Terduga Pasca Pencabutan PPKM
- Pengamat: Pencabutan PPKM Tidak Berdampak Besar Bagi Ekonomi
"Ini tersebar di seluruh 38 kabupaten/kota di Jatim. Oleh karena itu, koordinasi dengan bupati walikota menjadi penting untuk membreakdown secara lebih detail. Mengapa? Ini karena zonasi itu sangat dinamis sekali," kata Khofifah saat konferensi pers PPKM Mikro di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (8/2) malam.
Menurut Khofifah, berdasarkan pemetaan dari Polda Jawa Timur, ada 210 RT di Jatim yang kategori zona merah, 1.245 zona orange, 10.023 zona kuning dan 81.730 zona hijau. Dia berharap, dengan diberlakukannya PPKM skala mikro, kasus baru covid-19 di Jatim segera melandai.
"Tiap hari Selasa kita dapat update zonasi di masing-masing kabupaten/kota. Per hari ini (Senin) yang masuk zona merah adalah Trenggalek dan Madiun, tapi per malam ini yang akan diumumkan Insya Allah besok (Selasa hari ini) zona merah adalah Jombang dan Kota Mojokerto. Begitu juga zonasi RT dan RW akan berubah dinamis,” tambahnya.
Menurut Khofifah, kebijakan PPKM skala mikro itu untuk menekan laju mobilitas penduduk, sehingga masyarakat yang akan keluar masuk dari satu wilayah ke wilayah lain bisa diawasi secara ketat. Mereka yang terdeteksi mengalami gejala covid-19 akan segera diisolasi.
Khofifah menjelaskan, dengan adanya kebijakan tersebut, maka seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur wajib mempunyai posko yang berfungsi melakukan pengecekan dan pengontrolan terhadap mobilitas penduduk.
Disamping itu, posko tersebut juga akan melakukan pendataan dan dan pemeriksaan kepada warganya untuk mencegah penularan covid 19.
"Karena ini kaitannya adalah update data dan reporstase dari selurh dinamika yang ada di deda dan masing masong kelurahan dan desa maka wajib pubya posko," kata mantan menteri sosial itu.
Khofifah menuturkan, Jatim sudah punya pengalaman pemberlakukan kebijakan PPKM karena sudah punya program kampung tangguh, yang berbasis RT dan RW.
"Dan kita sebenarnya ya sudah punya kampung tangguh dan manajemen serta SOP mirip dengan kampung tangguh. Karena itu para kepala daerah praktis sudah pubya referensi untuk pelaksanaan PPKM mikro," pungkasnya.
- Pemprov Diminta Mitigasi Untuk Cegah Lonjakan DBD Di Jatim
- Pemprov Kalteng Lirik Strategi Pengendalian Inflasi Jatim, Pj Gubernur Adhy Sebut Pentingnya 4K
- Suara PKB Tinggi di Jatim Tapi AMIN Keok, Ini Respons Cak Imin:
