Presiden Jokowi Tidak Bisa Paksa Kepala Daerah Lockdown Skala Mikro

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net
Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net

Penyebaran wabah Covid-19 sudah tidak terbendung. Sehingga tidak tepat jika lockdown skala mikro diterapkan. Apalagi ada pernyataan Presiden Joko Widodo yang dianggap meremehkan terkait corona cukup hanya lockdown 1 kelurahan.


"Pernyataan Jokowi tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini, di mana corona tidak terbendung. Memang saat ini corona hanya 1 kelurahan?" Komentar pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam melansir pemberitaan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/2).

Menurutnya, corona saat ini semakin mengganas, bahkan mencapai angka yang sangat signifikan. Sehingga tidak boleh seorang pemimpin dengan mudah menyebut hanya 1 kelurahan yang kena.

“Selain itu juga, tanpa lockdown pun ekonomi sudah carut marut, rakyat susah mencari nafkah bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Di mana logika Presiden tentang upaya serius mengatasi corona?" jelas Saiful.

Bahkan, kata Saiful, Presiden Jokowi juga tidak dapat memaksakan kepala daerah untuk melaksanakan lockdown skala mikro seperti yang disampaikan Jokowi.

"Biarlah daerah tersebut yang justru lebih tahu tentang langkah apa yang paling cocok untuk dilakukannya," pungkasnya.