Pemerintah Borong Vaksin Impor, PDIP: Ini Soal Ketersediaan, Jadi Harus Proaktif 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri/Net
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri/Net

Pemerintah Indonesia memborong vaksin dalam jumlah yang cukup besar. Belanja vaksin ini tidak hanya dari satu negara produsen, tapi dari berbagai negara. 


Terkait hal ini, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah itu bukan untuk menghindari kemungkinan embargo dari negara produsen.

"Itu bukan soal embargo, tapi soal ketersediaan. Jadi, memang pemerintah harus berinisiatif, karena kan semua negara butuh vaksin. Jadi ya harus proaktif," kata Abidin Fikri dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/3).

Menurut legislator asal Jawa Timur ini, pemerintah memang harus lebih cepat mendatangkan vaksin dari negara-negara produsen.

"Jadi ya siapa yang bisa melakukan pembicaraan dengan negara yang produksi vaksin, dia akan lebih baik,” katanya.

Sehingga, dia menilai apa yang dilakukan pemerintah terkait mendatangkan vaksin dari banyak negara sudah tepat.

“Oh tepat dong. Karena banyak negara yang sampai sekarang belum dapat vaksin," imbuhnya.

Dia pun memberikan contoh Malaysia hingga kini belum mendapatkan vaksin Covid-19 dari negara produsen.

“Rakyat Malaysia mempertanyakan juga kepada pemerintahnya kenapa belum dapat, bahkan ada 130 negara ya kalau tidak salah belum dapat, jadi Indonesia masih beruntung nih, dengan kecepatan berkomunikasi dengan negara-negara yang memproduksi vaksin,” urainya.

Di samping itu, dia menilai inovasi-inovasi di dalam negeri perlu didorong. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa prakarsa inovasi harus didorong secara baik. Akan tetapi tetap harus memenuhi standar keilmuan.

“Karena ada aspek kehati-hatian, mutu, khasiat, dan lain sebagainya kan, harus diuji secara benar. Jadi bukan asal vaksin, nah itu juga sama perlakuan terhadap vaksin-vaksin yang dari luar,” tutupnya.