GP Ansor Jombang Gelar Sosialisasi Akreditasi, Bupati Mundjidah: Ansor Harus Bersinergi Dengan Pemerintah

Bupati Mundjidah bersama pengurus dan anggota GP Ansor saat sosialisasi Assesor/RMOLJatim
Bupati Mundjidah bersama pengurus dan anggota GP Ansor saat sosialisasi Assesor/RMOLJatim

PC GP Ansor Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi assesor akreditasi di ruang pertemuan Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Sosialisasi tersebut dihadiri Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.


Akreditasi itu merupakan kewajiban sebagai organisasi kader yang tertib dalam administrasi. Termasuk menunjukkan intensitas dan kiprah sebagai wadah mendidik dan melatih kader muda Ansor potensial di Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyampaikan, GP Ansor harus terlibat dalam membentengi pemuda dari hal yang negatif. Menurutnya, Ansor harus kreatif memunculkan kegiatan-kegiatan positif sehingga banyak generasi muda yang tertarik bergabung.

"Generasi muda punya energi sangat besar. Jika tidak disalurkan pada hal positif, akan terjerumus pada hal negatif," imbuh Bupati Mundjidah, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (4/4).

Bupati Perempuan pertama di Jombang ini menyebut, berdasar survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, mayoritas penduduk Indonesia masuk kategori milenial. Jumlahnya 25,87 persen. Generasi ini lahir 1981-1996 dan usianya sekarang 24-39 tahun. Itu adalah usia para anggota Ansor.

"Ansor harus bisa sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pengurus PC GP Ansor, harus sering silaturahmi dan koordinasi dengan pejabat tingkat kabupaten," tegasnya.

Dijelaskan Hj Mundjidah, Kader Ansor bisa terlibat dalam pembangunan dan bersinergi tentang berbagai program. Misalnya pelatihan YouTuber yang saat ini tengah di sukai anak muda. Kalau Ansor mau mengadakan itu, nanti bisa difasilitasi untuk kerjasama dengan Dinas Kominfo.

"Juga pengurus PAC GP Ansor, harus sering silaturahmi dan koordinasi dengan Camat dan Forkopimcam. Kira-kira apa saja program yang bisa disinergikan, juga pengurus ranting, berkordinasi dengan Pemerintah Desa," imbuhnya.

Terlebih, masih Bupati Mundjidah, saat ini Pemkab Jombang memberikan alokasi program Berkadang Rp 200 juta tiap desa untuk memfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga miskin.

"Juga pengadaan sarana atau alat kesenian tradisional dan non tradisional. Fasilitasi bersih desa/tasyakuran desa/PHBN/PHBA. Pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah serta fasilitasi alat bantu bagi disabilitas," ujarnya.

"Serta untuk pengadaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung digitalisasi layanan tingkat desa. Pengadaan penerangan jalan umum. Fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan," sambungnya.

Ditegaskan Bupati Mundjidah yang juga Ketua Muslimat ini, masih banyak hal yang bisa dikordinasikan oleh kader-kader Ansor untuk terlibat dalam pembangunan baik di Desa maupun di Kabupaten.

Sementara, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Jombang, H Zulfikar Damam Ikhwanto mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya membangun sinergitas pembangunan di Kabupaten Jombang.

"Kader Ansor di Jombang harus aktif terlibat dalam pembangunan," tandas Gus Antok panggilan akrab Ketua GP Ansor Jombang.

Soal Akreditasi Kader, Gus Antok menjelaskan Akreditasi merupakan menjadi kebijakan Pengurus Pusat GP Ansor supaya kader yang menduduki jabatan di organisasi GP Ansor memiliki kapasitas dan kemampuan dalam berorganisasi.

Menurutnya, Kader Ansor dituntut memiliki kemampuan tentang berorganisasi. Terlebih Kader Ansor diproyeksikan untuk terlibat aktif di berbagai posisi penting, mulai pemerintahan dan organisasi lainnya.

"Kader harus memenuhi standart akreditasi, sehingga upaya ini dilakukan, harapannya kader Ansor mampu berkiprah di berbagai bidang yang lebih luas," pungkasnya.