Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggagas program work from Bali bagi kementerian di bawah koordinasinya.
- Luhut Pandjaitan Dinilai Mencla-mencle seperti Jokowi
- Luhut Pandjaitan: KPK Sudah Bantu Pemerintah Hemat Anggaran Ratusan Triliun Rupiah
- Usai Bersitegang, Haris dan Luhut Salaman
Namun kebijakan Work From Bali ini dianggap bakal memancing kemarahan publik.
Hal ini ditegaskan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/5).
"Luhut sedang ingin memancing kemarahan publik dengan sengaja mengajak PNS Work From Bali," ujar Saiful.
Padahal, rakyat dilarang untuk mudik dan terjadi penyekatan di mana-mana yang membatasi mobilitas warga dari satu kota ke kota lainnya.
"Namun ternyata kebijakan tersebut tidak diikuti, bahkan ingin memperkeruh suasana dengan mengajak PNS bekerja dari Bali. Ajakan LBP tersebut sama halnya mengajak rakyat bergelut dengan Pemerintah," kata Saiful.
Lanjut Saiful, pernyataan Luhut seakan hanya para elite yang boleh melakukan aktivitas perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Sementara rakyat yang sengsara karena tidak dapat bertemu dengan keluarga, harus mau mengalah dengan berbagai macam aturan yang sangat begitu cepat diubah semau-maunya sendiri.
"Kita tahu rakyat tidak diperbolehkan ke mana-mana, tapi rakyat tidak difasilitasi tes covid gratis, vitamin gratis, bahkan harus berjuang sendiri di tengah sulitnya ekonomi," jelasnya.
"Kalau terus begini jangan salahkan rakyat jika kemudian mengatakan 'omong kosong deh pemerintah'," pungkas Saiful.
- Ngeri! Pria di Bali Tertipu Rp5 Juta Saat Pesan PSK Online, Ini Modusnya!
- Luhut Pandjaitan Dinilai Mencla-mencle seperti Jokowi
- Luhut Pandjaitan: KPK Sudah Bantu Pemerintah Hemat Anggaran Ratusan Triliun Rupiah
