Bupati Situbondo Karna Suswandi, membantah akan segera melakukan mutasi pejabat. Meski, pelaksanaan asesmen 26 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), atau eselon II (dua) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur sudah selesai digelar.
- Sah! Lewat Rapat Paripurna Bupati Kediri Naikkan Bantuan Parpol
- Surabaya Tujuh Kali Raih Penghargaan Adipura Kencana dari KLHK RI, Wali Kota Eri: Ini Apresiasi bagi Warga!
- Jember dan Bondowoso akan Kolaborasi Bentuk Wisata Aviasi
Dirinya mengakui, jika hasil dari kegiatan sudah diterima olehnya dari Panitia Seleksi (Pansel), yang terdiri dari beberapa unsur tersebut.
"Ya masih kita pertimbangkan lah, sesuatu dari hasil itu (asesmen) masih kita godok, kita rapatkan dulu," beber Karna, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (21/5).
Disinggung, apakah asesmen itu ada kaitan dengan rencana mutasi pejabat ? Karna menampik hal itu, menurutnya apa yang dilakukan selama tiga hari tersebut, lebih kepada melihat profesionalisme kerja pejabat.
Karna juga menjelaskan, jika untuk kebutuhan pengisian jabatan eselon baik yang sifatnya kosong maupun penggeseran, tetap menggunakan mekanisme lelang jabatan.
"Ya gak bisa (mutasi jabatan) itu harus melalui lelang jabatan," tutupnya.
Sayangnya, Informasi terkait rencana mutasi jabatan oleh Bupati ini terkesan ditutupi oleh banyak pihak. Isu itu justru menguat, setelah Pemerintah melaksanakan assesmen JPTP dan itu terendus awak media.
Informasi bahwa Pansel yang dibentuk memang untuk rencana mutasi pejabat eselon kian nyata, setelah surat undangan untuk peserta asesmen bocor di sosial media WhatsApp. Kop surat berlogo Pemkab ini jelas tertulis, 'Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama' tertanggal 17 Mei 2021, jelas menunjukkan bahwa agenda asesmen memang untuk persiapan mutasi pejabat.
Diberitakan sebelumnya, Sedikitnya ada 26 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pejabat eselon II (dua) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, mengikuti asesmen atau uji kompetensi, yang digelar sejak Selasa (18/5) hingga Kamis lalu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Fathor Rakhman sekaligus salah satu panitia seleksi (pansel), mengatakan bahwa agenda itu bukan asesmen, melainkan hanya mendalami kemampuan peserta sesuai tupoksi masing-masing.
"Ini bukan asesmen, tetapi lebih kepada melihat kemampuan seluruh pejabat eselon II (Dua), dari hasil itu tadi nantinya apakah perlu penyegaran atau tidak," jelas Fathor, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (19/5).
- DPRD Kota Mojokerto Usulkan Dua Pejabat Pemprov Jatim Jadi Pj Wali Kota
- Sambut Hangat Delegasi Hari Habitat Dunia, Pemkot Surabaya Suguhi Pertunjukkan Campursari
- Ketua Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Harus Tanggung Dampak Kabakaran Depo di Plumpang
