Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
- Menyibak Data Menuai Tawa Politisasi Bansos PKH Sumenep
- Kenang Kiprah Homaidy Ch, Lesbumi NU Sumenep Luncurkan Buku Lelaki Hutan
- Didukung Penuh Achmad Badrut Tamam, PSI di Sumenep Berikan Bantuan kepada Komunitas Nelayan di Pulau Talango
Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumenep tahun 2020 diterima langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di Kantor BPKP Jatim, Sidoarjo, Senin, (25/5).
"Alhamdilillah sejak beberapa tahun terakhir LKPD Sumenep selalu mendapat opini WTP dari BPK. Termasuk yang LKPD Sumenep tahun anggaran 2020," ujar Bupati Fauzi.
Bupati Fauzi meyakini, dengan integritasnya yang tinggi, BPK tidak akan serampangan memeberikan opini WTP pada laporan keuangan suatu daerah.
Menurut dia, predikat atau opini WTP yang didapat Pemkab Sumenep kali ini betul-betul merupakan buah dari kerja keras banyak pihak. Khususnya di internal Pemkab Sumenep yang telah menjalankan roda pemerintahan secara bersih, transparan dan akuntable.
"Termasuk dukungan dari masyarakat Sumenep yang telah ikut andil dalam mengawasi, memberi saran dan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan selama ini," terang Fauzi.
Kendati begitu, Bupati dengan ciri Blangkon khas keraton itu tetap meminta kepada pihak terkait, khususnya pimpinan OPD, agar tidak mudah puas. Ia ingin soliditas serta kekompakan tetap terjaga dengan baik.
Untuk mempertahankan opini WTP, kata Bupati Fauzi, diperlukan kerja ekstra, lebih profesional, transparan dan akuntable dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kedepan harus lebih kompak, lebih konsisten dalam membangun integritas agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan," tegas dia.
"Jangan sampai, sekarang dapat opini WTP tapi tahun berikutnya justru WDP, apalagi sampai ada temuan yang harus ditindaklanjuti," imbunya.
Bupati Fauzi juga menekankan pentingnya sinergitas berbagai pihak. Menurut dia, hal itu akan menjadi modal kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta tata kelola keuangan yang efektif.
"Semuanya kita dorong supaya merencanakan perencanaan kegiatan agar lebih efisien, efektif dan tepat sasaran," demikian Fauzi. 
- Menyibak Data Menuai Tawa Politisasi Bansos PKH Sumenep
- Kenang Kiprah Homaidy Ch, Lesbumi NU Sumenep Luncurkan Buku Lelaki Hutan
- Sesuai Arahan BPK, Wali Kota Eri Minta Kenaikan Pajak Reklame Tak Beratkan Pengusaha
