Ngantor di Kelurahan Pegirian, Wali Kota Eri Terima Banyak Keluhan Warga

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi/RMOLJatim
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi/RMOLJatim

Terhitung kelima kalinya dalam sepekan ini Wali Kota Surabaya. Eri Cahyadi ngantor di Kelurahan.


Kali ini mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya berkantor ke Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Surabaya.

Ngantor di Kelurahan Pegirian ini, Wali Kota Eri terbilang cukup lama, ia datang lebih pagi selitar pukul 08.00 Wib dan beranjak kantor yang beralamat di Wonokusumo kidul sekitar pukul 12.00 Wib.

Ditempat itu, Wali Kota Eri mengaku menerima lebih banyak keluhan dari warga Kelurahan Pegirian dibandingkan tempat lainnya.

"Masalahe akeh (permasalahannya banyak)," kata Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim ketika beranjak meninggalkan Kelurahan Pegirian, Kamis (27/5).

Ia menjelaskan keluhan pertama dari warga tersebut meliputi masalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Pasalnya tanah yang didiami warga kelurahan Pegirian ini merupakan milik dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Nah disitu warga merasa keberatan untuk membayar pajak tanah karena milik PJKA.

"Jadi mayoritas ada PBB yang dia tanahnya PJKA dan ini harus saya koordinasikan. Kalau tanah PJKA, saya harus koordinasi terkait pajak bumi bangunan itu, bangunan itu kita bayar atau termasuk buminya yang di bayarkan karena berhubungan dengan kepemilikan," kata Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (27/5).

Kendati demikian Eri belum dapat memberikan solusi terkait keluhan pertama itu. Namun yang jelas ia akan melakukan koordinasi dengan pihak PJKA.

"Jadi kalau itu milik PJKA, maka buminya harus saya tagihkan ke PJKA seperti apa, nanti kita komunikasikan lagi," ujarnya.

Sedangkan keluhan kedua, terkait dengan adanya saluran dan tempat pembuangan sampah (TPS) yang letaknya tepat didepan sekolah.

Warga maupun pihak sekolah meras terganggu adanya bau yang ditimbulkan sampah.

Apalagi ketika musim hujan, luapan air bercampur sampah dikhawatirkan menimbulkan penyakit.

"TPS yang tempatnya bisa ditata agar tidak didepan sekolahan. Posisisnya disini ada tanah yg kosong tidak, supaya anak-anak tidak sekolah di depannya TPS, nah ini yang akan kita evaluasi," paparnya.

Untuk yang ketiga, tidak jauh beda dengan keluhan warga di Kelurahan lainnya yakni terkait ahli waris, 

"Tadi yang ketiga, ahli waris," katanya.

Keluhan keempat, lanjut Eri terkait pajak untuk tempat ibadah.

Menurut Eri, tempat ibadah selama ini tak diperbolehkan ditarik PBB. 

"Itu PBN nya ada atau tidak karena masih ada yang terbayarkan, kalau tempat ibadah itu nol. Nanti akan kita evaluasi lagi," tegasnya.

Sedangkan keluhan lainnya dari pekerja sosial masyarakat (PSM) yang tak bernaung di lingkup wilayahnya.

"Ada juga, dari dinsos, PSM. Kader ini harusnya tidak berdiri sendiri, tapi nanti dalam 1 RT itu akan kita bentuk 5 orang (permakanan dll) yang akan ngurusi semuanya sehingga data itu lah yang masuk," paparnya.

Dengan dikoordinir tiap RT lanjut Eri maka segala permasalahan termasuk jumlah perubahan penduduk dapat diketahui dengan mudah.

"Jadi untuk mencegak kematian ibu dan anak ini bisa terdeteksi sejak awal. Puskesmas bisa turun kalau ada yang hamil, berarti yang lainnya harus kita sentuh dengan posyandu. Ketika masyarakat tidak mau datang ke posyandu, maka ini tantangan yang harus kita jemput untuk mau, sehingga angka kematian ibu dan anak bisa dikurangi," pungkasnya.