Pemerintah Arab Saudi perlu mengevaluasi Dutabesar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi, setelah surat yang dikirimkannya kepada Ketua DPR RI Puan Maharani memicu kegaduhan di masyarakat.
- Dana Haji Dipastikan Aman, Pembatalannya Demi Kemaslahatan
- Dekat Dengan Raja Salman, Keseriusan Jokowi Perjuangkan Nasih Jamaah Haji Dipertanyakan
- Polemik Pembatalan Jamaah Haji, Demokrat: Batal Dan Ditolak Itu Beda, Kalau Memang Kurang Mampu Gelar Haji Jujur Saja
Surat tertanggal 3 Juni yang dikirimkan oleh Dubes Essam berisi klarifikasi isu bahwa pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota haji kepada Indonesia.
Dubes Essam menyebut pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Khoirul Amin menyayangkan surat tersebut bisa beredar luas di masyarakat, yang memicu kegaduhan dan kesalahpahaman.
“Surat yang dibuat oleh Kedubes Arab Saudi tersebut jelas sangat berpotensi membuat gaduh di masyarakat. Apalagi Indonesia ini mayoritas muslim dan ibadah haji itu rukun Islam yang ke 5, jadi hal ini sangat sensitif,” ujar Amin, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).
Sekretaris Jenderal ISMAHI Periode 2007-2010 tersebut menyoroti Dubes Essam yang kurang komunikatif dan tidak tegas dalam memberikan keputusan yang pasti terkait ibadah haji 2021 yang akan digelar bulan depan.
Menurut Amin, pemerintah Arab Saudi harus segera memberikan evaluasi dan peringatan keras kepada Kedubesnya di Jakarta.
"Pemerintah Arab Saudi harus segera melakukan Evaluasi dan memberikan peringatan keras kepada Kedubes Arab Saudi di Indonesia karena tidak komunikatif soal kuota haji dan berpotensi membuat gaduh hubungan kedua negara," pungkasnya.
- Anwar Sadad Sambut Kedatangan Dubes Arab Saudi Tanpa Penerjemah
- Dana Haji Dipastikan Aman, Pembatalannya Demi Kemaslahatan
- Dekat Dengan Raja Salman, Keseriusan Jokowi Perjuangkan Nasih Jamaah Haji Dipertanyakan
