Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Samwil menolak rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertahanan Nilai (PPN) sembako dan pendidikan.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
Kebijakan itu dinilai tidak tepat dan membuat masyarakat kecil terpuruk saat pandemi Covid 19.
"Pajak pendidikan dan sembako masih tdk relevan dg kondisi masyarakat saat ini suasana ekonomi turun sebab covid 19," katanya kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (16/6).
Dikatakan Samwil, seharusnya pada masa Pendemi Covid 19, pemerintah memberikan subsidi kepada para petani dan sektor pendidikan. Sehingga, harga sembako di pasaran bisa stabil dan menguntungkan masyarakat kecil.
"Subsidi pendidikan bisa diberikan saat proses belajar mengajar dengan sistem daring terutama memberikan pendidikan dan kuota internet gratis tidak Malang membebani dengan PPN," tambahnya.
Anggota DPR RI dari Dapil Gresik-Lamongan itu berharap pemerintah membatalkan rencana untuk memberikan pajak pada sektor tersebut.
Pemerintah harus mendengarkan hati nurani rakyat, yang merasa keberatan karena pada Covid 19 sangat memukul masyarakat kecil baik di segala bidang.
"Pemerintah harus peka dan melihat situasi kebatinan masyarakat kecil. Mereka sudah sangat menderita dan membutuhkan bantuan, bukan malah dibebani pajak," tambahnya lagi.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menerapkan kebijakan PPN sembako dan pendidikan. Kebijakan itu ditentang masyarakat karena dinilai makin membuat ekonomi rakyat kecil terpuruk. 
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
